Skip to content
photo-1432821596592-e2c18b78144f

Akuntansi Manajemen Sektor Publik: Sebuah Pengantar

Saat ini pemerintah lebih fokus mengembangkan akuntansi keuangan, yang outputnya berupa laporan keuangan. Diakui maupun tidak, laporan keuangan yang dihasilkan melalui mekanisme ini memiliki tingkat penggunaan yang rendah bagi publik secara umum. Akuntansi manajemen merupakan informasi bagi pengguna internal di dalam pengambilan keputusan operasional. Saat ini pemerintah memerlukan adanya pengembangan akuntansi manajemen, contohnya dalam hal pemberian layanan, tidak ada identifikasi cost atas layanan yang diberkan. Akibatnya, cost atas layanan bisa terlalu tinggi atau terlalu rendah. Di sektor publik jika cost layanan terlalu rendah, tidak ada permasalahan sebab hal tersebut menguntungkan rakyat. Namun jika cost layanan terlalu tinggi, maka hal tersebut bisa berdampak pada masyarakat tidak mampu mengakses layanan. Termasuk di dalamnya layanan yang bersifat pokok, seperti pendidikan, perumahan dan kesehatan.

Akuntansi manajemen berperan dalam menentukan agar keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan, serta visi dan misi entitas organisasi. Di UNS sedang dikembangkan Cost Structure Analysis untuk menentukan cost per unit atas sebuah layanan. Sebagai informasi diketahui bahw unit cost di UNS adalah Rp. 12.450.000,00. Setelah diketahui unit cost, maka sesuai dengan kultur organisasi yang tidak mencari profit maka akan diambil keputusan untuk memberikan subsidi atau dipertanggungkan kepada penerima layanan. Akuntansi manajemen berfungsi sebagai support atas pengambilan keputusan manajemen. Agar keputusan yang diambil manajemen tidak salah.

Berbeda dengan sektor privat, akuntansi pemerintahan bersifat rule-based. Karakteristik rule-based ini menitikberatkan pada aspek kepatuhan. Segala aktivitasnya pemerintah berbasis pada regulasi dan aturan perundang-undangan, yang akan menjadi dasar pelaksanaan program.

Kita dapat pula menilik sisi manajerial dari sektor publik, yang setidaknya terdiri atas empat kegiatan. Yakni perencanaan, implementasi, evaluasi hasil, dan pengendalian. Yang paling pokok dalam akuntansi pemerintahan adalah perencanaan. Tahap perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan organisasi. Perencanaan ini dilakukan berdasarkan pada periodisasi. Bisa dilakukan dalam jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek. Perencanaan dalam jangka panjang, disebut juga sebagai perencanaan strategis. Idealnya, rencana strategis ini akan menjadi dasar bagi pengukuran kinerja.

Banyak ditemui permasalahan dalam pengukuran kinerja pemerintah. Hal ini disebabkan karena indikator kinerja masih belum ditetapkan sebagaimana seharusnya. Contohnya adalah indikator kinerja di Badan Pemeriksa Keuangan. Salah satu indikator kinerja yang menjadi dasar bagi pengukuran kinerja di BPK adalah jumlah LKPD yang mendapatkan opini WTP. Indikator kinerja ini menjadi sangat janggal dikarenakan posisi BPK sebagai auditor eksternal pemerintah yang berwenang memberikan opini atas LKPD. Pemberian indikator kinerja tersebut dikhawatirkan akan berpengaruh pada bias opini dalam audit yang dilakukan BPK, atau dengan kata lain berpengaruh pada independensi BPK.

Akuntansi menjadi alat perencanaan yang mumpuni sebab peranannya sebagai pengolah dan penghasil informasi. Informasi sebagai alat perencanaan dapat dikelompokkan menjadi 3:

  • Informasi yang bersifat rutin (peripheral) atau ad hoc (incidental)
  • Informasi yang bersifat kualitatif ataupun kuantitatif
  • Informasi yang disampaikan melalui saluran formal maupun informal

Dalam konteks penganggaran ada yang disebut sebagai budgetary slack atau kesenjangan anggaran. Dengan tujuan mempermudah pencapaian target, mekanisme ini dilakukan dengan penyusunan target anggaran penerimaan yang serendah-rendahnya namun target pengeluaran yang setinggi-tingginya. Meskipun di satu sisi, potensi penerimaan pemerintah masih dapat dioptimalkan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilaksanakan dengan lebih ekonomis. Celah atau kesenjangan yang tercipta dalam hal ini disebut sebagai budgetary slack.

Dalam hal pengelolaan anggaran, dkenal pula terminologi management by exception berkenaan dengan realisasi anggaran. Management by exception dilaksanakan dengan memberi rentang toleransi atas pencapaian target penganggaran. Sehingga surplus ataupun defisit anggaran masih ditoleransi jika realisasi tersebut masih berada dalam rentang toleransi.

Mengadopsi tahapan dalam process costing, maka proses penentuan biaya dalam sektor publik dapat diturunkan ke dalam 5 aktivitas:

  1. Cost finding. Pemerintah melakukan akumulasi data mengenai biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk/jasa layanan. Dalam melakukan cost finding, ada pendekatan yang dapat digunakan yakni activity based costing. Penentuan biaya dilakukan dengan melakukan kalkulasi atas biaya yang diperlukan dalam setiap aktivitas.
  2. Cost recording. Meliputi kegiatan pencatatan data ke dalam sistem akuntansi organisasi.
  3. Cost analyzing. Mengidentifikasi jenis dan perilaku biaya, perubahan biaya, dan volume kagiatan. Biaya dapat dikelompokkan ke dalam fixed-cost, variable-cost, dan mixed-cost.
  4. Strategic cost management. Melakukan strategi penghematan biaya agar tercapai value for money.
  5. Cost reporting. Memberikan informasi biaya secara lengkap kepada pimpinan dalam bentuk internal report yang kemudian diagregasikan ke dalam satu laporan yang akan disampaikan kepada pihak eksternal.

(notulensi kuliah Pak Sutaryo – akuntansi manajemen sektor publik Universitas Sebelas Maret)

Lucky mustard.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*