Skip to content
qlue

Analisis Strategi Implementasi Qlue Pemda DKI

Sampah yang menggunung, jalanan berlubang, banjir dan kemacetan adalah pemandangan yang umum di sebagian wilayah Jakarta. Dan warga kota acapkali menumpahkan uneg-uneg mereka di sosial media. Berdasarkan data dari eMarketer, 77,4% atau sekitar 72,3 juta pengguna internet di Indonesia mengunjungi media sosial setidaknya sekali sebulan pada 2015, menjadikan Indonesia mempunyai penetration rate tertinggi di Asia Tenggara. Menangkap efek demokratis dari sosial media ini, PT Terralogiq membangun Qlue, sebuah platform pelayanan publik. Bukan hanya sebagai bentuk pelayanan masyarakat, namun utamanya sebagai wake-up call bagi birokrat di Jakarta, sebagaimana diungkapkan CEO Qlue, Rama Raditya.

qlue

Qlue merupakan salah satu solusi kota pintar (smart city) yang diadopsi oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari Jakarta Smart City. Dengan pendekatan berbasis media sosial, Qlue memberikan fasilitas bagi warga DKI Jakarta maupun pengguna Qlue secara umum untuk memberikan laporan, saran, maupun apresiasi berkenaan dengan sarana dan prasarana serta pelayanan publik yaang dikelola Pemda DKI. Peningkatan kepedulian publik terhadap lingkungan sekitarnya, serta dukungan bagi Pemda DKI untuk memperbaiki permasalahan ibukota secara lebih tepat sasaran menjadi tujuan Qlue.

qlue-report-category

Dengan tagline #BeraniBerubah, Qlue menggantikan kanal komunikasi masyarakat yang sebelumnya telah berjalan, di antaranya telepon, surel, telepon pengaduan, hingga pemanfaatan platform media sosial seperti Facebook. Saat ini Qlue memiliki sekitar 500.000 pengguna aktif dengan 3.000 laporan per harinya. Menurut data laporan yang masuk melalui aplikas Qlue, ada 5 (lima) kategori utama yang banyak menjadi laporan warga elama periode 1 Januari hingga 30 Mei 2016. Kelima kategori tersebut meliputi Pelanggaran, Sampah, Parkir Liar, Fasilitas Umum, dan Kemacetan.

Berdasarkan ungkapan dari CEO Qlue, kepada media kopidev, data laporan yang masuk ke dalam aplikasi Qlue terlebih dahulu diverifikasi oleh administrator aplikasi Qlue. Setelah itu, barulah laporan diteruskan ke pihak Kelurahan yang terdekat dari lokasi laporan. Tim Jakarta Smart City juga ikut turun tangan dengan secara aktif melakukan pengecekan dan follow up laporan agar segera memperoleh tidak lanjut dari aparat pemerintah.

Strategi Implementasi Qlue oleh Pemda DKI dan Resistensi yang Timbul

Implementasi sistem informasi, menurut Laudon & Laudon (2016:124), tidak dapat terhindarkan akan terikat pada politik organisasional disebabkan oleh pengaruhnya terhadap akses atas sumber daya kunci: informasi. Setidaknya ada tiga dimensi, di luar teknologi informasi yang sedang diterapkan itu sendiri, yang terdampak dan memerlukan strategi dalam implementasi sebuah sistem informasi. Yakni struktur organisasi, tugas dan fungsi jabatan, serta manusia sebagai pengguna. Dan dari ketiga dimensi itu pulalah resistensi bersumber.

Dari sisi struktur organisasi, penerapan Qlue dilakukan dengan memberdayakan UPT Jakarta Smart City (JSC). UPT JSC resmi beroperasi per 1 Januari 2015 melalui terbitnya Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 280 Tahun 2014 pada akhir tahun 2014. UPT JSC berada di bawah Dinas Kominfomas DKI Jakarta.

Menurut Pergub tersebut, UPT JSC memiliki tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian dan pengelolaan sistem/aplikasi Jakarta Smart City. Yang dengan itu UPT JSC memiliki fungsi di antaranya pengelolaan sistem/aplikasi Jakarta Smart City dan infrastrukturnya (termasuk di dalamnya Qlue, pen.), serta pelaksanan fasilitasi penyampaian aspirasi publik terhadap Pemerintah Daerah. Selain itu, berkenaan dengan pengaduan, kendala dan permasalahan masyarakat, UPT JSC memiliki fungsi pengumpulan, pengolahan, pengkajian, pelaporan, penyajian, beserta tindak lanjutnya. UPT JSC juga melaksankan monitoring, dan evaluasi aspirasi publik.

Dalam hal implementasi Qlue, salah satunya sebagaimana telah disebutkan, UPT JSC secara aktif melakukan pengecekan dan menindaklanjuti laporan agar segera ditangani oleh unit terkait. Selain itu, UPT JSC bekerja sama dengan sudin Kominfomas kota administrasi menggelar pelatihan penggunaan aplikasi Jakarta Smart City di tingkat Kelurahan.

Dari sisi tugas dan fungsi jabatan, yang paling terkena dampaknya adalah ketua RT dan ketua RW di lingkungan Provinsi DKI. Melalui Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 903 Tahun 2016 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga, per tanggal 6 April 2016 ketua RT dan RW wajib membuat minimal 3 laporan melalui Qlue. Kewajiban tersebut di samping pembuatan laporan pertanggungjawaban atas Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Melalui terbitnya Keputusan Gubernur ini pula, maka besaran Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang diberikan oleh Pemda DKI kepada tiap RT dan RW tidak lagi tetap (fixed). Terdapat komponen variabel yang besarannya bergantung pada jumlah laporan di Qlue, dengan tentu saja terdapat besaran maksimum yang dapat diberikan atas komponen variabel ini. Yakni Rp 10.000 per laporan oleh ketua RT dan Rp 12.500 per laporan oleh ketua RW.

Dari sinilah kemudian muncul resistensi. Tidak hanya ketua RT/RW yang berasal dari kalangan menengah ke atas yang merasa gerah dengan adanya komponen variabel dalam besaran uang penyelenggaraan. Resistensi timbul juga disebabkan karena beberapa ketua RT/RW disibukkan oleh keseharian mereka bekerja, yang barangkali membuat mereka tidak berada di lingkungan kediamannya dalam jangka waktu yang cukup lama (hingga lebih dari 12 jam sehari, ingat, ini Jakarta). Selain oleh karena masalah klasik seperti kegagapan teknologi maupun mental block.

Sedangkan, dari sisi budaya perorangan, praktik implementasi Qlue terbagi ke dalam tiga bentuk pendekatan yang berbeda. Yakni kepada masyarakat secara umum, kepada aparatur sipil negara di lingkungan Pemda DKI, dan kepada ketua RT dan ketua RW di DKI Jakarta. Sebagaimana telah dijelaskan, pendekatan kepada ketua RT dan ketua RW merupakan yang paling ketat sebab melibatkan indikator kinerja yang berpengaruh kepada besaran dana operasional yang diberikan provinsi.

Pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat umum cenderung bebas dan lebih egaliter. Tidak ada tuntutan yang dibebankan kepada masyarakat umum untuk menggunakan Qlue. Qlue hadir sebagai solusi yang disediakan sebagai media untuk mengomunikasikan aspirasi publik kepada pemerintah. Nilai tambah dan manfaat langsung yang diperoleh berupa tanggapan dan pemecahan masalah di masyarakat dalam waktu yang relatif singkat adalah pendorong utama penggunaan Qlue oleh publik. Sosialisasi dan pelatihan hadir sebagai pelengkap dengan harapan layanan Qlue dapat menyentuh semua kalangan, tidak hanya mereka yang telah lama akrab dengan penggunaan gawai.

Pendekatan kepada ASN di lingkungan Pemda DKI, dilakukan dengan mewajibkan seluruh ASN untuk memasang (install) Qlue dalam gawai berbasis ponsel pintar masing-masing. Hal ini diharapkan mampu menimbulkan kepekaan tiap-tiap individu ASN atas permasalahan-permasalahan yang sehari-hari menghinggapi ibukota. Bisa jadi pula individu ASN ada yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan lagsung dengan permasalahan tersebut, sehingga memantik inisiatif di segala tingkat birokrasi. Di samping beberapa laporan masyarakat yang memang langsung dipasangkan (assign) kepada pejabat tertentu di lingkungan Pemda DKI.

Analisis Resistensi Organisasional atas Inovasi Sistem Informasi

Laudon & Laudon (2016:124) menyebut bahwa riset terhadap resistensi organisasional atas inovasi tiba pada kesimpulan mengenai 4 (empat) faktor utama yang berperan, yakni sifat alami dari inovasi TI, struktur organisasi, budaya manusia di organisasi, serta tugas dan fungsi yang dipengaruhi oleh inovasi tersebut. Di sinilah perubahan teknologi diserap, diinterpretasikan, ditampik, bahkan dikalahkan oleh pengaturan tugas, struktur, serta manusia di organisasi.

change-resistance

Maka, perubahan pada keempat aspek tersebut harus berjalan secara simultan. Ditekankan pentingnya unfreeze organisasi sebelum memperkenalkan inovasi. Untuk selanjutnya implementasi dilaksanakan dalam jangka waktu yang cepat, dan proses freezing atau institusionallisasi kembali dilakukan.

Pemda Provinsi DKI Jakarta sudah menjalankan strategi yang tepat di bidang keorganisasian untuk mengawal implementasi inovasi ini. Satu Unit Pengelola Teknis diterjunkan secara langsung untuk ikut terlibat aktif dalam penjaringan dan tindak lanjut aspirasi masa melalui Qlue. Sehingga pengelolaannya tidak serta merta dilepaskan kepada pihak ketiga, dalam hal ini berkaitan dengan administrasi aplikasi Qlue.

Masalah muncul di dua pendekatan lain. Yakni pendekatan manusia dan pendekatan tugas dan fungsi. Pada dua pendekatan inilah begitu terlihat bagaimana kurang matangnya strategi yang dibuat oleh Pemda Provinsi DKI. Pasalnya, resistensi justru dipicu oleh kesesatan pikir yang menghinggapi pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh Pemda DKI dalam implementasi Qlue.

Yang pertama adalah munculnya anggapan bahwa uang operasional RT/RW adalah gaji. Sementara, dalam Keputusan Gubernur Nomor 903 Tahun 2016, telah ditegaskan pos-pos peruntukan yang diperkenankan atas uang penyelenggaraan tugas ini, yang sama sekali jauh dari penggunaan bagi kepentingan pribadi ketua RT/RW. Dan ini diperparah dengan adanya komponen variabel dalam besaran uang operasional yang dikaitkan dengan kuantitas laporan melalui Qlue. Meminjam istilah Shendy Adam, salah seorang kolumnis di Kompasiana yang menyusun tesis bertemakan Qlue, mengaitkan besaran uang operasional dengan jumlah laporan Qlue justru menciptakan hubungan yang transaksional antara Pemda DKI dengan ketua RT/RW sebagai representasi warga. Lebih buruk lagi, komponen variabel ini mengesankan jumlah laporan Qlue sebagai indikator kinerja ketua RT/RW yang akan terkompensasi dalam bentuk gaji dan insentif pribadi sebagai persepsi salah atas uang operasional RT/RW yang sejatinya diperuntukkan bagi kepetingan publik.

Tidak hanya itu, pemberian kewajiban bagi ketua RT/RW untuk mengunggah laporan melalui Qlue sesungguhnya adalah satu sesat pikir yang terpisah. Qlue hadir untuk menyemai bibit-bibit partisipasi dan keterlibatan warga masyarakat. Partisipasi yang sesungguhnya, semestinya hadir dari kesadaran pribadi warga, termasuk di dalamnya ketua RT dan RW. Adanya instrumen yang digunakan oleh pemerintah, dalam hal ini adanya kewajiban yang berkorelasi dengan uang penyelenggaraan tugas bagi ketua RT dan RW, justru merupakan mobilisasi yang spiritnya tentu sama sekali berbeda dengan partisipasi. Mobilisasi melibatkan pemaksaan, sementara partisipasi berbicara mengenai inisiatif. Resistensi banyak timbul disebabkan Pemda DKI kurang jeli untuk tidak mempertimbangkan kepentingan dan kondisi individu ketua RT/RW, di samping juga pendekatan kewajiban yang berpeluang memberangus inisiatif-inisiatif akar rumput.

Reference

Laudon, Kenneth C, Jane P. Laudon (2016). Management Information Systems: Managing The Digital Firm 14th ed. Pearson Education Ltd.

Anggraini, Ervina. 2016. Qlue connects people to bureaucrats for a better Jakarta. Digital News Asia. Diakses pada 22 September 2016 melalui https://www.digitalnewsasia.com/qlue-connects-people-bureaucrats-better-jakarta

——. 2015. Southeast Asia Has Among the Highest Social Network Usage in the World. eMarketer. Diakses pada 22 September 2016 melalui http://www.emarketer.com/Article/Southeast-Asia-Has-Among-Highest-Social-Network-Usage-World/1013275

Adam, Shendy. 2016. Salah Kaprah Peraturan Uang Operasional RT dan Penggunaan Aplikasi Qlue. Kompasiana. Diakses pada 22 September 2016 melalui http://www.kompasiana.com/shendyadam/salah-kaprah-peraturan-uang-operasional-rt-dan-penggunaan-aplikasi-qlue_574d0f94367b61ce0454866b

Akbar, Dayu. 2015. Qlue: Cara Mudah Curhat Kondisi Seputar Ibukota. PcPlus Online. Diakses pada 22 September 2016 melalui https://www.pcplus.co.id/2015/04/review-produk/review-software/qlue-cara-mudah-curhat-kondisi-seputar-ibukota/

Carina, Jessi. 2016. Alasan Pengurus RT dan RW Diwajibkan Lapor via Qlue. Kompas. Diakses pada 22 September 2016 melalui http://regional.kompas.com/read/2016/05/26/15412781/alasan.pengurus.rt.dan.rw.diwajibkan.lapor.via.qlue

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 280 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Jakarta Smart City

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 903 Tahun 2016 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Lucky mustard.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*