Skip to content
OnePic

Scott: Penyusunan Standar dan Isu-Isu Politik

Manakala kita mampu mendorong adanya beberapa jenis kontrak serta insentif berbasis pasar agar sektor privat mampu menghasilkan informasi tanpa adanya regulasi, kita tidak bisa memastikan bahwa berkurangnya kegagalan pasar (sebagai efek dari berkembangnya standar akuntansi) akan memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat bila dibandingkan dengan biaya yang ditimbulkan oleh proses penyusunan standar. Asimetri informasi yang berperan sebagai pemicu bagi tuntutan terhadap sektor privat untuk menyediakan informasi keuangan, di sisi lain pula menciptakan adanya tuntutan bagi regulasi atas informasi yang disediakan oleh sektor privat tersebut. Di sinilah letak permasalahan mendasar mengenai tidak adanya titik temu antara sektor privat dan investor mereka. Bahwa sebetulnya informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan tidak perlu dan tidak akan setara dengan keinginan investor. Dan dari sini timbul tuntutan atas regulasi.

Kepentingan antar segmen konstituen informasi akuntansi yang dihasilkan oleh sektor privat acapkali bersinggungan (conflict). Dan hal ini semakin membuat proses penyusunan standar menjadi hal yang sangat kompleks, oleh karena rumitnya distribusi manfaat bagi informasi akuntansi yang dihasilkan oleh sektor privat. Dalam menyusun standar pada akhirnya akan ada trade off antara kepentingan manajer, investor kecil, investor besar dan sebagainya. Value judgements berkenaan dengan hal ini tentu saja tidak mudah. Menimbang hal tersebut, maka proses penyusunan standar pada dasarnya bukan semata sebuah proses ekonomi melainkan pula sebuah proses politik.

Teori Regulasi

Teori regulasi yang pertama adalah public interest theory. Memandang regulasi sebagai respon terhadap tuntutan publik untuk mengoreksi kegagalan pasar. Penyusun regulasi diasumsikan menjadi representasi penuh bagi kepentingan publik, yang akan melakukan berbagai macam upaya untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial, yakni meraih first-best amount bagi informasi akuntansi yang dihasilkan sektor privat. Regulasi dipandang sebagai timbal balik antara biaya dengan manfaat sosial yang dihasilkan berupa meningkatnya kinerja pasar.

Public interest theory memiliki permasalahan dalam tataran implementasi. Yang pertama adalah bahwa menentukan taraf regulasi yang mesti diberikan adalah hal yang kompleks. Terutama jika memandang informasi sebagai sebuah komoditas, yang secara efektif tidak mungkin mampu menjawab keinginan semua pihak.

Kemudian masalah motivsional di tubuh penyusun regulasi. Pemerintah akan mengalami kesulitan untuk memantau kinerja regulasi, sekalipun penyusun regulasi merupakan bagian dari unsur pemerintah. Hal ini menimbang bahwa penyusun regulasi sendiri berada dalam kondisi information disadvantage jika dihadapkan dengan para pelaku sektor privat sebagai objek regulasi, serta bahwa pengukuran atas biaya dan manfaat sosial sebuah regulasi adalah hal yang kompleks.

Di sisi lain dibutuhkan rantai informasi yang panjang serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memastikan bahwa penyusun regulasi telah bekerja sebaik-baiknya. Dari sinilah timbul problematika moral hazard, yakni adanya kemungkinan bahwa regulator akan bertindak atas kepentingannya sendiri, alih-alih menjadi represents bagi kepentingan publik.

Maka, teori yang kedua muncul sebagai penjelasan alternatif bagi public interest theory. Memandang bahwa industri beroperasi dengan hadirnya beragam kelompok kepentingan (interest groups). Konstituen-konstituen inilah yang akan berperan dalam mengajukan tuntutan atas regulasi, entah itu mendukung atau menentang sebuah regulasi. Persaingan bisa saja timbul di antara kelompok-kelompok kepentingan ini, yang untuk memenangkannya tentu saja dibutuhkan pengorganisasian dan biaya yang dikeluarkan. Sebagai alternatif, interest group theory memberikan beberapa prediksi yang tidak diberikan oleh public interest theory, yaitu:

  • Terbentuknya organ-organ yang berperan sebagai penyusun standar. Hal ini memandang bahwa lobi dan negosiasi kepentingan melalui interaksi langsung secara diametral antara kelompok-kelompok kepentingan dengan pihak manajemen perusahaan akan memakan biaya yang tidak sedikit. Bahkan bisa jadi ada tendensi bagi sebagian anggota kelompok kepentingan bertindak sebaagai free-rider. Maka, terbentuknya organ-organ penyusun standar adalah sebuah konsekuensi yang logis yang didukung oleh para investor.
  • Adanya aktivitas-aktivitas yang menjadi subjek bagi kegagalan pasar. Memandang manajemen sebagai sumber dari kegagalan pasar, maka investor mengharapkan adanya regulasi atas pengungkapan informasi mereka.
  • Due process, yakni arena permainan yang setara bagi diskursus yang timbul dalam proses penyusunan standar. Tentu saja manajemen akan terlibat dalam proses penyusunan standar akuntansi, misalnya dalam memberikan tanggapan atas exposure draft atau keterwakilan dalam dewan penyusun standar akuntansi.

Kriteria Standar Akuntansi

Standar harus menjadi keputusan yang berguna, tapi juga harus diterima oleh konstituen lain, khususnya manajemen. Hal ini menempatkan penyusun standar akuntansi dalam situasi konflik dan sulit untuk memprediksi resolusi penyelesaian konflik yang dapat diterima. Setidaknya beberapa kriteria berikut ini, menurut Scott (2015) patut diingat dalam penyusunan standar akuntansi.

  • Decision usefulness. Kriteria ini menitikberatkan informasi dan perspektif pengukuran pelaporan keuangan dan studi pasar modal empiris. Semakin informatif informasi kinerja perusahaan di masa depan maka reaksi investor juga semakin kuat. Kondisi yang diperlukan untuk keberhasilan suatu standar baru adalah jika keputusan tersebut bermanfaat
  • Reduction of information asymmetry. Kekuatan pasar dapat memotivasi manajemen dan investor untuk menghasilkan informasi. Pengurangan asimetri informasi akan meningkatkan kinerja pasar. Pengurangan asimetri informasi akan mengurangi kekhawatiran investor dan menghasilkan estimasi resiko, sebaran permintaan dan penawaran, ekspansi pasar, yang pada umumnya akan menghasilkan keuntungan sosial dari kinerja pasar yang lebih baik.
  • Economic consequences of new standards. Salah satu biaya dari standar baru bagi perusahaan adalah biaya untuk memenuhi standar. Biaya juga bisa terjadi karena adanya kontrak. Biaya tersebut mempengaruhi kebijakan operasi dan keuangan perusahaan. Pengurangan kebebasan manajer untuk memilih berbagai kebijakan akuntansi yang berbeda sering terjadi ketika standar baru ditetapkan (konsekuensi ekonomi).
  • Consensus. Konsekuensi ekonomi berdampak langsung pada aspek politik pengaturan standar. Penyusun standar akuntansi pada dasarnya harus merancang sebuah konsensus yang cukup kuat sehingga konstituen yang tidak setuju tetap melaksanakan standar tersebut. Proses penyusunan standar harus konsisten dengan teori kepentingan kelompok.

Asimetri Informasi antara Penyusun dan Objek Regulasi

Regulator menghadapi permasalahan asimetri informasi bahwa informasi akuntansi berada di tangan manajer perusahaan di lingkungan sektor privat, yang imbasnya menjadi produsen monopolistic atas informasi terkait perusahaan yang mereka kelola. Ditambah lagi, regulator tidak mampu melakukan pemantauan atas upaya manajer dalam proses penyusunan informasi akuntansi tersebut. Maka regulator dalam hal ini mengalami permasalahan moral hazard dan adverse selection sekaligus.

Menggunakan model Laffont dan Tirole (1993), Scott (2015) menarik tiga kesimpulan berkaitan dengan asimetri informasi antara penyusun dan objek regulasi ini, yaitu:

  • Manakala penyusun standar akuntansi mengikuti public interest theory, maka ketika standar yang disusun telah samai pada taraf optimal secara sosial bisa mengurangi kualitas earnings yang dilaporkan dan pada gilirannya akan membatasi ruang gerak manajer untuk memperoleh kompensasi kinerja yang lebih banyak dari yang diperlukan untuk mempertahankan reservation utility.
  • Pada tingkatan di mana akuntan dapat mengurangi jumlah insider information, permasalahan kompensasi manajer yang berlebih dapat dibendung. Tentu saja pengurangan tersebut tidak bisa dilakukan secara menyeluruh menimbang entitas harus menanggung biaya yang cukup besar untuk menyingkirkan seluruh insider information.
  • Regulasi akan optimal jika bersifat firm-specific, oleh karena tiap entitas dan manajemen memiliki karakteristiknya masing-masing. Hal ini menyarankan bahwa alih-alih menerapkan standar yang berlaku secara omnibus (diterapkan pada setiap entitas), regulator perlu memungkinkan adanya fleksibilitas pada kualitas pelaporan. Contohnya adalah standar yang bersifat principle-based, dengan bertumpu pada peranan akuntan dan auditor dalam menggunakan judgement untuk merenda standar yang bersifat umum pada situasi yang spesifik.

Integrasi Pasar Modal secara Global

Pasar modal semakin terintegrasi secara mendunia. Dan investor semakin banyak berinvestasi pada pasar sekuritas di luar negeri, yang tentu saja memiliki budaya, institusi pemerintah dan standar akuntansi yang tentu saja berbeda. Konsekuensinya, evaluasi atas aspek politis dalam penyusunan standar akuntansi mesti juga mempertimbangkan integrasi internasional ini. Salah satu respon terhadap integrasi pasar modal adalah adanya wacana bagi standar akuntansi yang berlaku secara internasional.

Penerapan standar akuntansi yang berlaku secara internasional tentu akan mengurangi biaya bagi stock exchange listings. Biaya pembuatan laporan keuangan akan berkurang, juga mengurangi cost of capital oleh sebab perusahaan mampu memperoleh sumber pendanaan lain yang liquid. Penerapan standar akuntansi yang berlaku internasional juga mampu mengurangi network externalities, yakni bahwa meningkatnya komparabilitas laporan keuangan secara internasional akan mengurangi biaya untuk analis dan pengguna laporan keuangan yang lainnya yang tidak perlu mengakrabkan diri mereka dengan lebih dari sau prinsip akuntansi berterima umum (PABU).

Perlu pula ditekankan betapa pelaporan keuangan sangat dipengaruhi oleh budaya dan institusi lokal. Scott (2015) mengutip penelitian Ball, Kothari dan Robin (BKR) di tahun 2000 yang membandingkan kualitas pelaporan keuangan di beberapa negara yang menganut sistem common law dengan beberapa negara yang menganut sistem code law. Di negara common law, standar akuntansi berorientasi pada kepentingan investor. Sementara di negara code law, standar akuntansi ditetapkan oleh pemerintah, sehingga terpapar lebih banyak pengaruh politis dibandingkan di negara common law. Oleh sebab itu, ada beberapa konstituen tambahan yang terwakili di tata kelola korporasi pada negara code law. Contohnya adalah sektor perbankan, asosiasi pengusaha, serta serikat pekerja. Efeknya, menurut BKR, terdapat lebih sedikit asimetri informasi di negara code law, oleh karena konstituen yang penting telah menjadi bagian dari insider, bukan lagi outsider.

Prediksi penting juga diketengahkan oleh BKR bahwa pelaporan lebih tidak konservatif di negara penganut code law. Oleh karena insider berpengaruh dapat secara cepat bereaksi dengan memberikan tekanan terhadap manajemen pada kondisi kerugian besar, untuk segera mengambil tindakan. Hal ini alih-alih menunggu timbulnya tekanan yang berasal dari pelanggaran debt covenants atau dari reaksi pasar terhadap publikasi kabar buruk. Akibatnya, biaya keagenan yang timbul antara manajer dan pemilik lebih rendah di negara penganut code law.

OnePic

Perspektif Teori Akuntansi

A wiser man realizes that sound practice is dependent upon sound theory. He avails himself of the deep insight which science gives. He applies the theory evolved from the experimentations of other men. To him theory is a torch that casts upon practice the illumination of principles.

Allan W. Wright

Suwardjono (2014) menyebut bahwa praktik akuntansi di dalam suatu wilayah negara bukanlah hal yang terjadi secara alamiah. Ia dirancang dan dikembangkan secara sengaja demi pencapaian suatu tujuan sosial tertentu. Praktik akutansi dipengaruhi oeh faktor lingkungan antara lain kondisi sosial, ekonomi, dan politik di konteks lingkungan praktik akuntansi tersebut. Ada hal ang perlu dipahami bahwa di balik praktik akuntansi sesungguhnya terdapat seperangkat gagasan yang menjadi landasan bagi praktik tersebut. Berupa asumsi-asumsi dasar, konsep-konsep, penjelasan, deskripsi dan penalaran yang keseluruhannya membentuk bidang pengetahuan teori akuntansi.

Suwardjono (2014) menyebut bahwa teori akuntansi menjadi landasan untuk memecahkan masalah akuntansi secara beralasan atau bernalar yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Tidak dapat dipungkiri memang bahwa taktik cerdik memang memadai untuk menangani masalah yang sederhana. Namun begitu, atas masalah-masalah yang kompleks serta memiliki implikasi yang luas, pemecahan masalah akan kian bergantung pada wisdoms dan insights yang terkandung dalam teori yang sehat. Adanya pengetahuan tentang teori akan mengimbangi keterbatasan pengalaman dan kepentingan praktis yang sifatnya jangka pendek. Wright (dalam Suwardjono, 2014) mengumpamakan teori sebagai melihat dari atas dalam suatu teater. Melihat dari atas bertujuan untuk menemukan pola, hubungan konsep, atau prinsip yang melandasi sebuah sistem atau keadaan yang kompleks dengan tanpa terbawa ataupun terkecoh oleh kompleksitas itu sendiri.

Sebagai seperaangkat pengetahuan (body of knowledge), akuntansi dapat dipandang dari dua sisi pengertian yaitu sebagai pengetahuan profesi (keahlian) yang mengejawantah dalam praktik di dunia nyata sekaligus sebagai disiplin ilmu pengetahuan yang diajarkan di perguruan tinggi. Dari segi profesi, akuntansi kerap dipandang sebagai semata-mata serangkaian prosedur, metode dan teknik dengan mengabaikan teori yang melatarbelakangi praktik tersebut. Maka dari sudut pandang profesi, akuntansi berkepentingan dengan aspek bagaimana (how to account), yang berkutat dengan pelaksanaan dan penerapan standar untuk menyusun seperangkat laporan keuangan.

Di sisi lain, sebagai objek pengetahuan di perguruan tinggi, akademisi memandang akuntansi sebagai dua bidang kajian. Yang pertama bidang praktik, berkepentingan dengan masalah bagaimana akuntansi dijalankan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (PABU). Dan yang kedua adalah bidang teori yang berkepentingan dengan penjelasan, deskripsi, dan argumen yang dianggap melandasi praktik akuntansi (teori akuntansi). Teori akuntansi, lebih memusatkan perhatian pada aspek mengapa (why to account the way it is or the way it should be). Adanya kebutuhan untuk menjelaskan (to explain) dan memberikan pembenaran (to justify) atas beragam praktik dan fenomena akuntansi yang berjalan, telah menumbuhkan berbagai gagasan akademik, teori, dan riset ilmiah di bidang akuntansi yang dimaksudkan sebagai pengembangan dan perbaikan bagi praktik akuntansi.

Sebelum beranjak lebih jauh, agaknya pembahasan yang lebih mendasar perlu dilakukan terkait sebenarnya apa definisi akuntansi? Paul Grady (dalam Suwardjono, 2014) memberikan definisi yang menarik dengan menyebut akuntansi sebagai seperangkat pengetahuan (the body of knowledge) dan fungsi yang berfokus terhadap langkah-langkah sistematis berkenaan dengan informasi atas transaksi dan kejadian finansial. Langkah-langkah sistematis yang dimaksud meliputi pembuatan (originating), otentikasi, pencatatan, klasifikasi, pemrosesan, pembuatan ikhtisar, analisis, interpretasi, hingga bermuara kepada penyediaan (supplying) informasi itu sendiri. Informasi ini akan dibutuhkan oleh manajemen dan operasional sebuah entitas, atau keperluan pelaporan yang spesifik lainnya, dan harus diserahkan berkenaan dengan pemenuhan tanggung jawab entitas.

Definisi dari Grady di atas menjadi menarik sebab menyebut akuntansi sebagai seperangkat pengetahuan. Suwardjono (2014) menyebut akuntansi dipandang sebagai seperangkat pengetahuan karena cakupannya yang cukup luas dan komprehensif, serta secara sistematis telah membentuk kesatuan pengetahuan yang terdokumentasi melalui beragam literatur akuntansi. Sehingga dapat dipelajari untuk memperoleh prasyarat keterampilan mendasar bagi sebuah profesi. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah dapatkah akuntansi, atau lebih spesifik teori akuntansi (general theory of accounting), kemudian dipandang sebagai sebuah ilmu atau sains? Mengkaji beberapa literatur terkait filsafat ilmu, Suwardjono (2014) menyebutkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar seperangkat pengetahuan dapat disebut sebagai sains. Yakni bebas nilai, koheren, universal, dan dapat diverifikasi secara empiris.

Dari sekian karakteristik ilmu pengetahuan, karakteristik bebas nilai menarik untuk dibahas. Karakteristik bebas nilai artinya sains tidak dibangun untuk mencapai tujuan ekonomik atau sosial tertentu. Sehingga sains tidak diarahkan untuk menghasilkan kebijakan (policy). Meski hal ini tidak menihilkan peranan sains sebagai dasar bagi pengendalian kejadian empiris melalui formulasi kebijakan di bidang politik atau ekonomi.

Bagaimana dengan akuntansi? Tujuan dari akuntansi adalah menghasilkan atau menemukan prinsip-prinsip umum (general principles) untuk menjustifikasi kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan pelaporan keuangan, alih-alih tujuan yang bersifat teoritis yakni mendapatkan kebenaran penjelasan. Karena kebermanfaatan menjadi pertimbangan utama, akuntansi menjadi tidak dapat bebas nilai oleh sebab faktor lingkungan yang harus dipertimbangkan. Dengan kata lain, akuntansi lebih dipandang sebagai sebuah teknologi ketimbang ilmu pengetahuan.

Begitupun bila secara spesifik teori akuntansi coba ditempatkan dalam kerangka sebuah ilmu pengetahuan. Adanya kebutuhan untuk memenuhi kritria bebas nilai akan menggeser arah teori akuntansi dari upayanya untuk menghasilkan prinsip dan praktik akuntansi baru yang lebih baik, menuju pada pengujian validitas penjelasan suatu fenomena atau fakta aakuntansi. Sekalipun hal ini tidak menafikan pentingnya koherensi yang berarti prinsip-prinsip tersebut tetap mesti diturunkan secara logis atas dasar asumsi atau premis yang disepakati sebagai basis penalaran.

Terkait dengan koherensi, teori dapat pula diartikan sebagai penalaran logis sebagai landasan atas praktik di kehidupan nyata. Sebagai penalaran logis, teori memberikan justifikasi atas praktik, sehingga dapat dipertahankan dan kelayakannya menjadi akuntabel. Penalaran logis tersusun atas asumsi, dasar pemikiran, konsep serta argumen yang saling berkaitan dan membentuk sebuah kerangka berpikir yang logis. Dan teori akuntansi membahas proses pemikiran atau penalaran untuk menjelaskan kelayakan prinsip atau praktik yang berjalan serta memberi landasan konseptual bagi penyusunan standar yang baru (Suwardjono, 2014). Dan hal ini berarti, teori akuntansi dapatlah disebut sebagai sebuah penalaran logis.

Oleh karena akuntansi diperlakukan sebagai teknologi, proses penalaran logis dalam ranah teori akuntansi dapat disebut sebagai perekayasaan (engineering). Perekayasaan akuntansi akan menghasilkan kerangka konseptual yang, menurut Suwardjono (2014), berupa seperangkat prinsip umum (a set of borad principles), doktrin (a body of doctrines) ataupun skema atas gagasan-gagasan yang salin berkaitan (a scheme of interrelated ideas). Kerangka konseptual berfungsi sebagai:

  • acuan evaluasi bagi praktik akuntansi yang berjalan,
  • arahan bagi pengembangan praktik dan prosedur akuntansi baru,
  • basis penurunan standar akuntansi,
  • dasar pengujian dan perbaikan bagi praktik berjalan,
  • pedoman pemecahan masalah potensial.

Diskursus mengenai penggolongan akuntansi sebagai sains atau teknologi merupakan pembahasan teori akuntansi dari perspektif taksonomi. Meski begitu, berdasar pada penekanan pembahasannya, teori akuntansi dapat pula dikelompokkan berdasar perspektif lainnya. Yakni dari aspek sasaran teori, tataran semiotika, serta pendekatan penalaran.

Dari aspek sasaran teori, terjadi dikotomi antara teori akuntansi sebagai teori yang bersifat positif atau normatif, dan ini merupakan hal yang logis dirunut dari konsekuensi penggolongan akuntansi sebagai sains atau teknologi. Penjelasan positif memuat pernyataan tentang sesuatu objek (kejadian, tindakan atau perbuatan) sesuai dengan fakta atau pengamatan empiris, dan penjelasannya akan diarahkan untuk menjawab pertanyaan berdasar kriteria ilmiah mengenai apakah sebuah pernyataan benar atau salah. Sehingga sasaran teori akuntansi positif adalah penjelasan mengenai kejadian nyata secara objektif tanpa dilandasi pertimbangan nilai (value-judgement). Sementara penjelasan normatif berisi pealaran dalam upaya menilai apakah sebuah objek relevan atau irelevan dalam kaitannya dengan kebijakan tertentu, dan diarahkan untuk mendukung penyusunan kebijakan (policy-making). Maka jika dikaitkan, akan didapati bahwa sasaran teori akuntansi normatif adalah penalaran mengenai mengapa sebuah perlakuan akuntansi tertentu lebih baik jika dibandingkan perlakuan akuntansi alternatif, jika suatu tujuan akuntansi yang spesifik hendak dicapai.

Sementara dalam tataran semiotika, pemahaman teori akuntansi dapat dicapai dengan mengidentifikasi teori akuntansi atas dasar tataran sintaktika, semiotika, dan pragmatika. Semantika menelaah hubungan antara simbol dan dunia kenyataan (fakta) yang disimbolkannya. Sedangkan sintantka menelaah logika dan kaidah bahasa yakni hubungan logis di antara tanda-tanda atau simbol bahasa. Sementara pragmatika membahas dan menguji mengenai apakah terjadi komunikasi yang efektif dengan mempelajari perubahan perilaku penerima.

Teori akuntansi semantik menekankan pembahasan pada simbolisasi realitas (kegiatan perusahaan) ke dalam tanda bahasa akuntansi (elemen laporan keuangan) sehingga pengguna laporan keuangan dapat membayangkan kegiatan fisik perusahaan tanpa secara langsung harus menyaksikan kegiatan tersebut. Sehingga teori ini berupaya menjawab apakah elemen laporan keuangan representatif sehingga tidak disalahartikan oleh pengguna laporan keuangan. Dan berfokus utamanya pada pendefinisian, identifikasi karakteristik, serta pengukuran elemen laporan keuangan.

Teori akuntansi sintaktik berorientasi pada pembahasan masalah-masalah mengenai bagaimana kegiatan-kegiatan perusahaan yang telah disimbolkan secara semantik dalam elemen laporan keuangan dapat diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Simbol-simbol ini mesti memiliki keterkaitan yang logis sehingga informasi semantik dapat terkandung dalam laporan keuangan. Maka teori akuntansi sintaktik tidak hanya mencakup mengenai hubungan struktural antar elemen laporan keuangan, namun juga struktur pelaporan keuangan yang terdiri atas manajemen, entitas pelaporan, pengguna laporan keuangan, sistem akuntansi serta pedoman penyusunan laporan (PABU).

Teori akuntansi pragmatik berfokus pada pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai laporan keuangan, atau dengan kata lain reaksi pihak yang dituju oleh informasi akuntansi. Teori pragmatik akan berurusan dengan soal efektifitas komunikasi, atau apakah informasi sampai ke pihak yang dituju dan diinterpretasi dengan tepat. Setelah itu beralih pada masalah kebermanfaatan informasi, atau apakah pihak yang dituju memakai informasi yang dimaksud sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan pada akhirnya kebermanfaatan informasi inilah kunci dari efektifitas pencapaian tujuan pelaporan keuangan.

Dan pendekatan penalaran menjadi perspektif terakhir atas teori akuntansi. Teori akuntansi merupakan penalaran logis yang memberikan penjelasan tentang perlakuan akuntansi tertentu. Proses pengambilan kesimpulan yang menghasilkan pernyataan teori dapat bersifat deduktif atau induktif. Penalaran deduktif merupakan proses penarikan kesimpulan yang diawali dari suatu pernyataan umum yang disepakati (premis) ke pernyataan khusus sebagai simpulan (konklusi). Penalaran deduktif dalam akuntansi digunakan untuk memberi penjelasan dan dukungan terhadap kelayakan suatu pernyataan akuntansi. Sementara penalaran induktif berawal dari pernyataan atau keadaan yang khusus dan berakhir pada pernyataan umum yang merupakan generalisasi dari keadaan khusus, sehingga hubungan antara premis dan konklusi tidak sekuat dalam penlaran deduktif. Penalaran induktif dalam akuntansi pada umumnya digunakan untuk menghasilkan pernyataan umum yang menjadi penjelasan (teori) atas gejala akuntansi tertentu.