Skip to content
dinar

Skema Ponzi Penyedia Jasa Umrah dan Haji: Modus Operandi serta Respon Publik

Skema Ponzi, diambil dari nama seorang penipu di tahun 1920-an, Charles Ponzi, adalah sebuah skema bisnis di mana investor awal dibayar dengan dana yang diberikan oleh investor berikutnya. Dalam skema Ponzi, klaim investasi yang menjadi dasar adalah palsu. Atau aset fisik maupun investasi keuangan yang ada sangat sedikit, jika memang ada. Dikarenakan jumlah total investor terus bertumbuh sementara pasokan calon investor baru menurun drastis, tidak tersedia cukup dana untuk membayar return yang dijanjikan atau bahkan untuk mengembalikan uang investor yang ingin mengambil kembali uangnya. Skema Ponzi lantas menjadi gelembung yang pecah, ketika penipu tidak bisa memenuhi jumlah pembayaran yang diperlukan. Dalam banyak kasus, pelaku telah menghabiskan uang investasi pada pengeluaran pribadi, depleting funds maupun mempercepat meletusnya gelembung skema ponzi yang ia jalankan.

Salah satu yang cukup terkenal adalah skema ponzi yang dijalankan Bernard Madoff. Dalam kurun waktu beberapa dekade, investor Madoff menerima annual return yang konsisten dan stabil. Investor bahkan mendapatkan account statements dan dokumentasi lainnya yang diberikan kepada investor untuk meyakinkan mereka bahwa uang mereka telah ditempatkan di investasi yang sesungguhnya. Investasi ini pun tampaknya masuk akal, terutama bagi mereka yang menerima pembayaran. Namun dalam kenyataannya, tidak ada investasi aktual bahkan tidak ada return yang aktual. Madoff membayar kembali investor awal dengan uang yang diberikan investor baru.

Pada tahun 2008, karena ekonomi global mulai menurun, sejumlah besar investor Madoff membutuhkan uang dan mulai menarik kembali investasi tunai mereka. Saat itulah skema Ponzi Madoff meletus – Ia tidak punya cukup uang untuk membayar kembali investornya dan aliran uang investor baru tentu sulit didapatkan dalam kondisi kelesuan ekonomi.

Bagaimana dengan di Indonesia? Skema ponzi rupanya banyak diadopsi biro penyedia jasa perjalanan haji dan umrah. Skema ponzi ini dikemas dalam skema Multi Level Marketing (MLM). Berdasarkan berita dalam media hajiumrahnews, Skema Ponzi ini diduga dilakukan oleh First Travel dan beberapa travel lain yang menjual harga paket umrah murah di bawah Rp 15 juta[1]. Harga tersebut sangat tidak rasional mengingat harga komponen biaya umrah jauh di atas harga paket tersebut.

scott-london

Skandal Insider Trading Partner KPMG, Scott London: Tinjauan Aspek Legal

Regulasi atas insider trading, telah menjadi diskursus panjang yang dipenuhi pro dan kontra dalam disiplin ilmu ekonomi dan hukum. Utpal Bhattacharya dan Hazem Daouk (2002) merangkum argumen-argumen yang timbul berkaitan dengan insider trading. Argumen ekonomi yang mendukung adanya regulasi meyatakan bahwa pelarangan akan mengurangi adverse selection costs serta meningkatkan likuiditas, meningkatkan kepercayaan diri pasar, mengurangi interferensi dalam perencanaan korporasi, meningkatkan investasi serta kesejahteraan, dan memotivasi pemegang saham besar untuk memantau manajemen alih-alih mengeruk keuntungan dari informasi internal. Di sisi lain, argumen legal berkutat pada pandangan bahwa informasi internal merupakan properti perusahaan, sehingga memperjualbelikannya termasuk pencurian.

Dalam penelitian yang dipaparkan dalam jurnal tersebut, Utpal Bhattacharya dan Hazem Daouk melakukan survei komprehensif atas keberadaan dan penegakan (yang dibuktikan dengan adanya tuntutan hukum) atas aturan hukum yang berkenaan dengan insider trading di seluruh dunia. Yang pada muaranya, akan dijawab pernyataan mengenai apakah keberadaan dan penegakan regulasi berkaitan dengan insider trading ini membawa pengaruh. Lebih spesifik, pertanyaan ditujukan pada apakah pelarangan insider trading berpengaruh pada cost of equity[1].

IT General Control

Pengendalian Internal Berkaitan dengan IT

Ada dua jenis pengendalian yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yakni pengendalian umum (general control/gen-con) dan pengendalian aplikasi (application control/app-con). General control berkaitan dengan seluruh aspek dalam fungsi IT termasuk di dalamnya administrasi IT, pemisahan wewenang IT, pengembangan sistem, keamanan sistem informasi (secara fisik maupun dalam jaringan, atas hardware, software dan terlebih lagi data), backup dan perencanaan kontinjensi dalam keadaan darurat, serta pengendalian hardware. Pada umumnya general-control diterapkan pada skala entitas. Sedangkan application control diterapkan pada pemrosesan transaksi, misalnya pengendalian pada pemrosesan aktivitas penjualan dan penerimaan kas. Auditor diharuskan melakukan evaluasi pada application control atas kelas transaksi maupun akun yang hendak dikurangi risiko pengendaliannya. Application control hanya akan efektif bilamana general control efektif.

Jenis Bukti Audit

Jenis Bukti Audit

Menurut Konrath (2002), bukti audit terdiri atas bermacam fakta dan inferensi yang mempengaruhi pemikiran seorang auditor atas sebuah penyajian laporan keuangan. Sehingga, berdasarkan karakteristiknya, terdapat 2 (dua) bentuk bukti audit yakni faktual dan inferensal. Bukti faktual merupakan bukti yang daripadanya dapat ditarik kesimpulan secara langsung. Secara umum bukti faktual dianggap lebih kuat dibandingkan bukti inferensial. Berbeda halnya dengan bukti inferensial, yang tidak secara langsung menghasilkan suatu kesimpulan bagi auditor. Meski begitu, bukti inferensial memiliki peranan yang cukup penting dan tidak dapat diabaikan sebab mampu memberikan sinyalemen yang mengarah kepada suatu hal yang seharusnya menjadi perhatian auditor.

Konrath (2002) juga membagi bukti audit ke dalam 6 (enam) jenis, yakni:

  1. Bukti Fisik (Physical Evidence)
  2. Bukti Konfirmasi (Evidence Obtained through Confirmation)
  3. Bukti Dokumen (Documentary Evidence)
  4. Bukti Matematik (Mathematical Evidence)
  5. Bukti Analitik (Analytical Evidence)
  6. Bukti Keterangan (Hearsay or Oral Evidence)

photo-1444564689166-44a27b01716f

Materialitas

Materialitas, menurut Arens (2012), memberikan pertimbangan yang cukup esensial dalam menentukan jenis laporan yang diberikan berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Lebih lanjut Arens memberikan definisi berkaitan dengan materialitas sebagai, kesalahan dalam pelaporan keuangan yang apabila diketahui akan memberikan pengaruh pada pengambilan keputusan oleh pengguna. Menerapkan definisi ini, 3 (tiga) tingkatan dalam menilai materialitas digunakan dalam menentukan jenis opini untuk diberikan: