Skip to content
gbr01

Dampak Dana Transfer terhadap Perilaku Pemerintah Lokal

Gamkhar dan Shah (2007) telah melakukan kajian literatur berkenaan dengan dampak dana transfer terhadap perilaku pemerintah lokal. Mengutip Oates (dalam Gamkhar dan Shah, 2007), teori-teori berkenan dengan dampak dana transfer terhadap perilaku pemerintah terbagi ke dalam dua arus besar. Yakni generasi pertama dan generasi kedua.

Generasi pertama (first-generation theories) dicirikan dengan fenomena flypaper effect yang menjadi perhatian dominan. Secara sederhana, flypaper effect menjadi tema yang cukup menarik sebab memberikan gambaran mengenai bagaimana perilaku fiskal yang ditunjukkan oleh pemerintah penerima dana transfer.

Berikutnya adalah generasi kedua (second-generation theories) yang menitikberatkan diskursusnya pada sejauh mana dana transfer memberikan implikasi terhadap efisiensi dan kesetaraan, alih-alih sekedar menjelaskan mengenai flypaper effect.

gbr02

Transfer Fiskal antar Unit Pemerintah

Shah (2007) membagi dana transfer, yang merupakan instrumen keuangan antar pemerintah (instruments of intergovernmental finance), ke dalam dua kategori besar. Yakni dana transfer yang bersifat general-purpose (unconditional) dan yang bersifat specific-purpose (conditional). Dana transfer yang bersifat specific-purpose sendiri nantinya akan terbagi lagi ke dalam dua kategori, yakni nonmatching dan matching transfers. Pembagian ini menjadi penting untuk diketahui sebab menjelaskan karakteristik mendasar beserta tujuan dari masing-masing jenis dana transfer sebagai instrumen keuangan. Yang pada praktiknya, tentu saja akan membawa pengaruh terhadap perilaku unit pemerintah penerima transfer (recipients).

photo-1448932223592-d1fc686e76ea

New Public Management dan Anggaran Publik

“Reinventing public institutions is Herculean work. To succeed, you must find strategies that set off chain reactions in your organization or system, dominoes that will set all others falling. In a phrase, you must be strategic.”

(David Osborne)

***

Ide utama dari New Public Management adalah pendekatan yang menekankan pada konsep bahwa hal-hal terkait sistem manajerial yang behasil diterapkan pada sektor privat seharusnya berhasil diterapkan pula pada sektor publik[1]. Menurut Mardiasmo, Pendekatan New Public Management menghadirkan perubahan pada sistem anggaran tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi lebih fleksibel dan berpihak kepada kepentingan pasar. Model New Public Management berfokus pada pengelolaan sektor publik yang berorientasi pada kinerja, alih-alih sebatas pada orientasi kebijakan[2].

photo-1432821596592-e2c18b78144f

Akuntansi Manajemen Sektor Publik: Sebuah Pengantar

Saat ini pemerintah lebih fokus mengembangkan akuntansi keuangan, yang outputnya berupa laporan keuangan. Diakui maupun tidak, laporan keuangan yang dihasilkan melalui mekanisme ini memiliki tingkat penggunaan yang rendah bagi publik secara umum. Akuntansi manajemen merupakan informasi bagi pengguna internal di dalam pengambilan keputusan operasional. Saat ini pemerintah memerlukan adanya pengembangan akuntansi manajemen, contohnya dalam hal pemberian layanan, tidak ada identifikasi cost atas layanan yang diberkan. Akibatnya, cost atas layanan bisa terlalu tinggi atau terlalu rendah. Di sektor publik jika cost layanan terlalu rendah, tidak ada permasalahan sebab hal tersebut menguntungkan rakyat. Namun jika cost layanan terlalu tinggi, maka hal tersebut bisa berdampak pada masyarakat tidak mampu mengakses layanan. Termasuk di dalamnya layanan yang bersifat pokok, seperti pendidikan, perumahan dan kesehatan.

Otonomi Daerah

Pada tahun 1998, seiring dengan lahirnya era reformasi, MPR menerbitkan sebuah ketetapan nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tap MPR tersebut merupakan landasan hokum bagi diterbitkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang menjadi landasan bagi pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya era baru dalam hal pelaksanaan otonomi daerah beserta dengan desentralisasi fiskal, perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia menjadi semakin pesat.

Laporan Audit WTP dengan Paragraf Penjelas atau Modifikasi Kalimat

Arens (2012) menyebutkan setidaknya ada lima penyebab adanya penambahan paragraf penjelas maupun modifikasi kalimat:

  1. Kurangnya penerapan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum secara konsisten
  2. Keraguan substansial akan asumsi keberlanjutan (gong concern) entitas
  3. Auditor menyetujui penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum
  4. Penekanan akan sebuah permasalahan
  5. Laporan melibatkan auditor lain