Skip to content
dc

Menyimak Seluk Beluk Mimpi Besar Government Integrated Data Center (GIDC)

Pusat data (data center) pemerintah Indonesia menjadi isu yang cukup sensitif di masyarakat. Pada akhir 2014 silam, publik dibuat gaduh oleh simpang siur kabar bahwa peladen (server) data KTP elektronik berada di luar negeri. Hal ini menyusul pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, yang membeberkan beberapa kejanggalan berkenaan dengan proyek KTP elektronik, yang salah satunya adalah peladen yang berada di luar negeri. Pernyataan Menteri Dalam Negeri tersebut lantas dibantah oleh Kepala Pusat TIK BPPT, Hary Budiarto, yang mengungkapkan bahwa secara fisik peladen data KTP elektronik berada di dalam negeri.

Hanya saja, terdapat pengguna dengan hak akses superuser yang memungkinkan akses atas peladen tersebut dari jarak jauh (remote), termasuk dari luar negeri. Akses ini diberikan kepada pengguna yang berasal dari penyedia infrastruktur untuk keperluan perawatan dan perbaikan (maintenance). Meski risiko pencurian data tentu tidak dapat dinihilkan.

Berita simpang siur bernada serupa kembali mengemuka pada pertengahan tahun 2015 silam. Pada saat itu, PT Telkom Tbk melalui anak perusahaannya, Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd. Singapore (Telin Singapore), baru saja melakukan groundbreaking pusat data ketiga di Jurong SIngapura, melengkapi dua pusat data yang telah dibangun sebelumnya di Changi dan Tai Seng. Pusat data ini, ditargetkan beroperasi pada kuartal ketiga tahu 2016. Lantas muncul beragam tuduhan di masyarakat, salah satunya adalah anggapan bahwa pusat data tersebut akan dimanfaatkan sebagai pusat data pemerintah, yang tentu saja tidak hanya menyimpan informasi yang bersifat umum, namun juga informasi yang bersifat rahasia.

Meskipun sebetulnya, pelanggan dari pusat data yang dikelola oleh Telin Singapore ini adalah korporasi di Singapura (74%) dan sisanya perusahaan-perusahaan multinasional dari kawasan regional maupun global. Dan pelanggan yang berasal dari pemerintah Indonesia dilayani oleh anak perusahaan Telkom lainnya, yakni Telkomsigma. Dengan pusat data dan pusat pemulihan bencana yang dikelola dan dioperasikan di Indonesia.

Lantas, bagaimana sebetulnya kondisi pusat data pemerintah Indonesia? Bertempat di Museum Nasional, pada tanggal 12 Agustus 2016 yang lalu Dewan TIK Nasional (Wantiknas) menggelar Seminar Nasional bertemakan Government Integrated Data Center (GIDC). Dikutip dari sambutan Ketua Tim Pelaksana Wantiknas, Ilham Habibie, seminar ini bertujuan untuk menemukan gagasan dalam mencari solusi dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang terintegrasi dengan pusat data bersama (integrated data center). Dalam seminar ini, Wantiknas mengundang penyelenggara pusat data yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun pihak swasta. GIDC menjadi tema sentral dalam seminar ini, dengan pembahasan mengenai konsep GIDC, strategi implementasi berikut kesiapan pihak swasta dalam menyokong terwujudnya GIDC.

Artinya, jika berbicara mengenai pusat data pemerintah yang terintegrasi bagi seluruh unit Pemerintah Pusat dan Daerah, maka GIDC yang saat ini berada dalam tataran diskursus dan kelak akan menjadi infrastruktur penopang e-Government, adalah target jangka pendek yang semestinya dibidik secara serius oleh Wantiknas. Bambang Dwi Anggono, Kasubdit Teknologi dan Infrastruktur eGovernment Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu pembicara dalam seminar nasional GIDC mengungkap data sejumlah 300 instansi yang mengelola pusat data (DC) dan pusat pemulihan bencana (DRC) secara mandiri. Hal ini didorong oleh skema belanja TIK Pemerintah yang sangat otonom, meskipun sebagian besar instansi kurang mampu memperkirakan kebutuhannya. Pengembangan GIDC diharapkan mampu mewujudkan penyediaan infrastruktur dan sumber daya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan proses bisnis di setiap unit.

Inisiatif pembangunan GIDC dapat dirunut hingga ke tahun 2014. Pada akhir masa kepemimpinannya, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019. Pada bagian strategi utama pembangunan pitalebar nasional, khususnya pada kebijakan adopsi serta penggunaan pitalebar, disebutkan mengenai rencana percepatan implementasi e-government. Percepatan implementasi e-government ini lantas dijabarkan ke dalam beberapa kebijakan yang lebih rinci, yang salah satunya berkenaan dengan moratorium atas pembangunan fasilitas pusat data (data center) serta pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) oleh instansi pemerintah. Untuk kemudian dilakukan migrasi ke pusat data bersama. Tentu dengan beragam pertimbangan, salah satunya pemanfaatan solusi sistem yang efisien dan ramah lingkungan, semisal komputasi awan (cloud computing).

Peraturan Presiden inilah yang kemudian mendorong Wantiknas untuk secara proaktif melakukan inisiasi pembangunan GIDC. Dengan strategi awal yang telah dicanangkan berupa moratorium atas investasi unit pemerintah di bidang pembangunan pusat data maupun pusat pemulihan bencana. Diharapkan, dengan pelaksanaan moratorium ini efisiensi secara nasional akan terwujud, dan belanja pembangunan pusat data dapat lebih terkonsentrasi sesuai dengan rencana pitalebar. Namun sejatinya, moratorium yang terlanjur menjadi pembatas ruang gerak unit Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam pengembangan infrastruktur pusat data di unit masing-masing, sepatutnya menjadi pelecut bagi Wantiknas serta Kemenkominfo sebagai kementerian teknis terkait untuk bergerak cepat dalam menggodok konsep implementasi GIDC yang praksis dengan jangka waktu yang terukur secara pasti.

Pasalnya, kebijakan ini bukannya tanpa konsekuensi. Kelumpuhan unit pemerintah dalam menambah investasi untuk pengembangan pusat data, sempat dianggap sebagai penghalang atas kebutuhan solusi jangka panjang bagi sebuah permasalahan. Pertengahan tahun 2016 lalu sebagaimana dikutip harian Tempo, Kementerian Keuangan melalui Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi selaku CIO, Susiwijono, menyatakan akan melakukan komunikasi dengan Kemenkominfo untuk memperoleh rekomendasi khusus terkait kebutuhan pembangunan pusat data baru. Hal ini menyusul terjadinya gangguan pada Portal Indonesia National Single Window (INSW), oleh karena gangguan aliran data ke sistem CEISA (Customs-Excise Information System and Automation). Permasalahan ini berdampak pada arus barang di bandara, serta dwelling time di pelabuhan.

Hal berikutnya yang perlu menjadi perhatian adalah skema penerapan GIDC. Kembali menurut Bambang Dwi Anggono, GIDC dapat dilaksanakan menurut dua skema. Yakni swakelola maupun Public Private Partnership (PPP). Masing-masing memiliki kelebihan serta kekurangan.

Pada skema swakelola, unit instansi memperoleh jaminan keamanan informasi yang lebih baik. Selain itu, instansi juga mendapatkan keleluasaan dalam mengelola sumber daya. Namun, dalam skema ini unit instansi akan berhadapan dengan tantangan kebutuhan SDM TIK yang kuat. Selain itu, dengan skema swakelola stabilitas anggaran instansi akan menjadi jaminan strategis, di samping tantangan untuk mempertahankan kepercayaan publik atas kapasitas aparatur instansi.

Skema PPP lebih mampu menjawab kendala kapasitas SDM TIK yang handal pada setiap level pemerintahan. Serta, dengan skema PPP aparat dapat berfokus pada layanan sesuai proses bisnis unit instansi. Namun, skema PPP rentan terhadap isu keamanan informasi oleh penyerahan pengelolaan pusat data kepada pihak ketiga. Selain itu, instansi juga dihadapkan pada biaya operasional yang relatif tinggi. Skema PPP juga akan memicu ketergantungan yang berlarut-larut terhadap penyedia jasa, di samping risiko terhentinya layanan publik secara total kektika kontrak dihentikan.

Kesiapan Sektor Swasta

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Henri Kasyafi S, dalam Seminar Nasional GIDC memberikan penjelasan terkait dengan kesiapan sektor swasta dalam membina kerja sama dengan pemerintah untuk mewujudkan GIDC. Kesiapan sektor swasta ini utamanya dalam pemberian kontribusi di empat bidang. Yakni fasilitas pusat data, platform komputasi awan, penyedia (provider) teknologi, serta keamanan siber.

Dalam hal penguasaan pasar, 5 (lima) penyedia layanan pusat data di Indonesia yang terbesar saat ini adalah Telkomsigma, Biznet, IDC Indonesia, DCI dan CSF. Lebih lanjut Kasyafi menyebut bahwa kunci sukses pemanfaatan sebuah pusat data bertumpu pada 3 (tiga) hal yakni keberlangsungan layanan yang konsisten dan stabil, keterhubungan pada Internet Exchange (IIX), serta ketersediaan atas beragam layanan infrastruktur telekomunikasi. Sehubungan dengan IIX, dapat diinformasikan bahwa dengan 9 nodes, APJII saat ini mengoperasikan jaringan IIX ke seluruh wilayah Indonesia.

Mengenai kehandalan sebuah pusat data, dalam dunia pengelolaan pusat data dikenal terminologi Data Center Tiers dengan standar TIA-942. Sederhananya, TIA-942 adalah petunjuk untuk membangun sebuah pusat data dengan berbasis tingkat performa yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh proses bisnis. Ada 4 (empat) Data Center Tiers dengan karakteristik utama masing-masing sebagai berikut:

dc-tier

Sesuai sertifikasi standar yang diperoleh dari organisasi TIA-942, beberapa penyedia pusat data di Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan Data Center Tier tersebut:

dc-ina

Tantangan Besar Konsolidasi

Sejauh ini, sebagaimana diungkapkan oleh Bambang Dwi Anggono dalam seminar nasional GIDC, diskusi mengenai kebijakan dasar pusat data telah menyepakati beberapa hal. Yang pertama mengenai pengelolaan pusat data, aturan yang akan diberlakukan adalah setiap instansi hanya diperkenankan mengelola satu pusat data. Sementara pusat pemulihan bencana akan dikelola oleh pusat data nasional. Kualitas pusat data instansi juga akan diperketat. Serta diwajibkannya melakukan sertifikasi bagi tiap instansi atas pusat data yang dikelola.

Meski begitu, menyimak paparan Henry Kasyafi S dalam seminar nasional GIDC, pembahasan mengenai konsolidasi pusat data tidak dapat dilepaskan dari diskursus mengenai pembangunan eGovernment, yang di dalamnya mensyaratkan adanya konsolidasi infrastruktur fisik, termasuk pusat data. Kesadaran atas integrasi eGovernment dilandasi oleh permasalahan yang mengemuka sebab pengembangan sistem informasi yang soliter bagi setiap unit. Permasalahan tersebut dapat ditilik dari dua dimensi. Yang pertama adalah kebutuhan akan sumber daya yang membengkak. Yang kedua adalah banyaknya duplikasi dalam sistem yang sulit diintegrasikan.

Konsolidasi, sebagai pendekatan strategis untuk merespon permasalahan ini dilaksanakan atas tiga aspek. Yang pertama adalah konsolidasi atas sumber daya TI. Baik berupa sumber daya manusia maupun anggaran belanja TI. Yang kedua adalah konsolidasi platform. Hal ini dapat berwujud pengembangan komputasi awan pemerintah, berikut pengembangan sistem informasi generik yang terstandar. Yang ketiga adalah, sebagaimana telah disebutkan, yakni konsolidasi atas infrastruktur fisik atau yang dalam konteks ini diterjemahkan sebagai pengembangan GIDC.

Eksekusi dan implementasi atas strategi konsolidasi ini bukan hal yang mudah. Diawali dari keterlibatan pemangku kepentingan dalam efisiensi secara nasional melalui moratorium. Selain itu, tentu saja konsolidasi kelak melibatkan adanya mobilisasi sumber daya di segala sektor. Penolakan bukan hal yang tidak terelakkan sebab ada kemapanan yang digoyah. Sehingga meminjam kalimat Bambang Dwi Anggono, kepemimpinan adalah kunci sukses utama. Dengan kata lain eLeadership yang kuat nampaknya menjadi harga yang tidak bisa begtiu saja ditawar.

References:

Sasongko, Ashwin. 2016. Menuju Government Integrated Data Center. Seminar Nasional GIDC. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2016 melalui http://www.detiknas.go.id/wp-content/uploads/2016/08/PAPARAN-SNGIDC-2016-Ashwin-Sasongko.pdf

Kasyfi, Henry. 2016. Kesiapan Sektor Swasta (Anggota APJII) dalam mendukung Program Government Integrated Data Centre. Seminar Nasional GIDC. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2016 melalui http://www.detiknas.go.id/wp-content/uploads/2016/08/PAPARAN-SNGIDC-2016-APJII.pdf

Anggono, Bambang Dwi. 2016. EGovernment Indonesia: Strategi Penyelenggaraan Data Center Pemerintah Indonesia. Seminar Nasional GIDC. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2016 melalui http://www.detiknas.go.id/wp-content/uploads/2016/08/PAPARAN-SNGIDC-2016-Bambang-Dwi-Anggono.pdf

Pratomo, Gito Yudha. 2014. Persoalan E-KTP: Server e-KTP Bisa Diakses dari Luar Negeri. CNN Indonesia. Diakses pada 6 Oktober 2016 melalui http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20141118095036-206-12173/server-e-ktp-bisa-diakses-dari-luar-negeri/

Suryadhi, Ardhi. 2015. Telkom Tegaskan Data Center Pemerintah Ada di Indonesia. DetikInet. Diakses pada 6 Oktober 2016 melalui http://inet.detik.com/read/2015/06/20/103615/2947576/328/telkom-tegaskan-data-center-pemerintah-ada-di-indonesia

Sawitri, Angelina Anjar. 2016. Menteri Keuangan: Gangguan Sistem Bea-Cukai Mempengaruhi Dwelling Time. Tempo.Co. diakses pada 6 Oktober 2016 melalui https://m.tempo.co/read/news/2016/06/18/087781043/menteri-keuangan-gangguan-sistem-bea-cukai-mempengaruhi-dwelling-time

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019

Lucky mustard.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*