Skip to content

Otonomi Daerah

Pada tahun 1998, seiring dengan lahirnya era reformasi, MPR menerbitkan sebuah ketetapan nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tap MPR tersebut merupakan landasan hokum bagi diterbitkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang menjadi landasan bagi pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya era baru dalam hal pelaksanaan otonomi daerah beserta dengan desentralisasi fiskal, perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia menjadi semakin pesat.

Mardiasmo (2009) berpendapat bahwa misi utama dari otonomi daerah yang dilandasi dengan terbitnya kedua undang-undang di atas adalah desentralisasi. Desentralisasi yang tidak sekedar pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah, melainkan juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintah ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi.

Menguti hasil penelitian yang dilakukan oleh Shah (1997) Mardiasmo (2009) juga menyebut ada dua manfaat desentralisasi secara teoretis. Yang pertama adalah mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Yang kedua adalah memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang lebih rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap. Singkatnya, hasil penelitian Huther dan Shah (1998) dalam Mardiasmo (2009) menunjukkan adanya korelasi positif antara dessentralisasi dengan kualitas pemerintahan.

Implikasi dari otonomi daerah terhadap akuntansi sektor publik, menurut Mardiasmo (2009), adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemda dituntut untuk mampu memberikan informasi keuangan kepada publik, legislatif, serta pihak lain yang menjadi stakeholder. Untuk itulah, pemda perlu memiliki sistem akuntansi dan standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang memadai.

Lucky mustard.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*