Skip to content
dinar

Skema Ponzi Penyedia Jasa Umrah dan Haji: Modus Operandi serta Respon Publik

Skema Ponzi, diambil dari nama seorang penipu di tahun 1920-an, Charles Ponzi, adalah sebuah skema bisnis di mana investor awal dibayar dengan dana yang diberikan oleh investor berikutnya. Dalam skema Ponzi, klaim investasi yang menjadi dasar adalah palsu. Atau aset fisik maupun investasi keuangan yang ada sangat sedikit, jika memang ada. Dikarenakan jumlah total investor terus bertumbuh sementara pasokan calon investor baru menurun drastis, tidak tersedia cukup dana untuk membayar return yang dijanjikan atau bahkan untuk mengembalikan uang investor yang ingin mengambil kembali uangnya. Skema Ponzi lantas menjadi gelembung yang pecah, ketika penipu tidak bisa memenuhi jumlah pembayaran yang diperlukan. Dalam banyak kasus, pelaku telah menghabiskan uang investasi pada pengeluaran pribadi, depleting funds maupun mempercepat meletusnya gelembung skema ponzi yang ia jalankan.

Salah satu yang cukup terkenal adalah skema ponzi yang dijalankan Bernard Madoff. Dalam kurun waktu beberapa dekade, investor Madoff menerima annual return yang konsisten dan stabil. Investor bahkan mendapatkan account statements dan dokumentasi lainnya yang diberikan kepada investor untuk meyakinkan mereka bahwa uang mereka telah ditempatkan di investasi yang sesungguhnya. Investasi ini pun tampaknya masuk akal, terutama bagi mereka yang menerima pembayaran. Namun dalam kenyataannya, tidak ada investasi aktual bahkan tidak ada return yang aktual. Madoff membayar kembali investor awal dengan uang yang diberikan investor baru.

Pada tahun 2008, karena ekonomi global mulai menurun, sejumlah besar investor Madoff membutuhkan uang dan mulai menarik kembali investasi tunai mereka. Saat itulah skema Ponzi Madoff meletus – Ia tidak punya cukup uang untuk membayar kembali investornya dan aliran uang investor baru tentu sulit didapatkan dalam kondisi kelesuan ekonomi.

Bagaimana dengan di Indonesia? Skema ponzi rupanya banyak diadopsi biro penyedia jasa perjalanan haji dan umrah. Skema ponzi ini dikemas dalam skema Multi Level Marketing (MLM). Berdasarkan berita dalam media hajiumrahnews, Skema Ponzi ini diduga dilakukan oleh First Travel dan beberapa travel lain yang menjual harga paket umrah murah di bawah Rp 15 juta[1]. Harga tersebut sangat tidak rasional mengingat harga komponen biaya umrah jauh di atas harga paket tersebut.

scott-london

Skandal Insider Trading Partner KPMG, Scott London: Tinjauan Aspek Legal

Regulasi atas insider trading, telah menjadi diskursus panjang yang dipenuhi pro dan kontra dalam disiplin ilmu ekonomi dan hukum. Utpal Bhattacharya dan Hazem Daouk (2002) merangkum argumen-argumen yang timbul berkaitan dengan insider trading. Argumen ekonomi yang mendukung adanya regulasi meyatakan bahwa pelarangan akan mengurangi adverse selection costs serta meningkatkan likuiditas, meningkatkan kepercayaan diri pasar, mengurangi interferensi dalam perencanaan korporasi, meningkatkan investasi serta kesejahteraan, dan memotivasi pemegang saham besar untuk memantau manajemen alih-alih mengeruk keuntungan dari informasi internal. Di sisi lain, argumen legal berkutat pada pandangan bahwa informasi internal merupakan properti perusahaan, sehingga memperjualbelikannya termasuk pencurian.

Dalam penelitian yang dipaparkan dalam jurnal tersebut, Utpal Bhattacharya dan Hazem Daouk melakukan survei komprehensif atas keberadaan dan penegakan (yang dibuktikan dengan adanya tuntutan hukum) atas aturan hukum yang berkenaan dengan insider trading di seluruh dunia. Yang pada muaranya, akan dijawab pernyataan mengenai apakah keberadaan dan penegakan regulasi berkaitan dengan insider trading ini membawa pengaruh. Lebih spesifik, pertanyaan ditujukan pada apakah pelarangan insider trading berpengaruh pada cost of equity[1].

Apple

Tinjauan Pelaporan Keuangan Apple

Apple Inc. (Apple) bergerak di bidang desain, manufaktur serta pemasaran atas mobile communication and media devices, personal computers, serta portable digital music players. Produk serta layanan perusahaan ini meliputi di antaranya iPhone, iPad, Mac, iPod, sistem operasi iOS dan Mac OS X, iCloud, serta jajaran aksesoris berikut layanan dukungan lain yang ditawarkan. Secara mendunia Apple memperdagangkan produknya melalui took daring (online stores), toko ritel (retail stores), tenaga penjualan langsung (direct sales force), grosir oleh pihak ketiga serta jajaran resellers. Apple bermarkas di Cupertino, Caifornia.

Apple didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne pada 1 April 1976, untuk mengembangkan dan menjual personal computer. Secara resmi lantas didirikan sebagai korporasi dengan nama Apple Computer, Inc. pada 3 Januari 1977. Hingga pada akhirnya kemudian tanggal 9 Januari 2007 diubah kembali menjadi Apple, Inc. sebagai refleksi atas pergantian fokus bisnis ini kepada produk elektronik konsumsi secara lebih umum.

Apple adalah perusahaan teknologi informasi terbesar di dunia dari sisi pendapatan, perusahaan teknologi terbesar di dunia jika diukur dari total aset[1], serta perusahaan terbesar kedua di dunia dalam bidang manufaktur telepon seluler[2]. Pada November 2014, tidak hanya menyandang status sebagai perusahaan terbesar yang diperdagangkan di bursa secara global berdasarkan kapitalisasi pasar, Apple menjadi perusahaan US pertama dengan nilai lebih dari US$ 700 milyar[3].

OnePic

Scott: Penyusunan Standar dan Isu-Isu Politik

Manakala kita mampu mendorong adanya beberapa jenis kontrak serta insentif berbasis pasar agar sektor privat mampu menghasilkan informasi tanpa adanya regulasi, kita tidak bisa memastikan bahwa berkurangnya kegagalan pasar (sebagai efek dari berkembangnya standar akuntansi) akan memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat bila dibandingkan dengan biaya yang ditimbulkan oleh proses penyusunan standar. Asimetri informasi yang berperan sebagai pemicu bagi tuntutan terhadap sektor privat untuk menyediakan informasi keuangan, di sisi lain pula menciptakan adanya tuntutan bagi regulasi atas informasi yang disediakan oleh sektor privat tersebut. Di sinilah letak permasalahan mendasar mengenai tidak adanya titik temu antara sektor privat dan investor mereka. Bahwa sebetulnya informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan tidak perlu dan tidak akan setara dengan keinginan investor. Dan dari sini timbul tuntutan atas regulasi.

OnePic

Perspektif Teori Akuntansi

A wiser man realizes that sound practice is dependent upon sound theory. He avails himself of the deep insight which science gives. He applies the theory evolved from the experimentations of other men. To him theory is a torch that casts upon practice the illumination of principles.

Allan W. Wright

Suwardjono (2014) menyebut bahwa praktik akuntansi di dalam suatu wilayah negara bukanlah hal yang terjadi secara alamiah. Ia dirancang dan dikembangkan secara sengaja demi pencapaian suatu tujuan sosial tertentu. Praktik akutansi dipengaruhi oeh faktor lingkungan antara lain kondisi sosial, ekonomi, dan politik di konteks lingkungan praktik akuntansi tersebut. Ada hal ang perlu dipahami bahwa di balik praktik akuntansi sesungguhnya terdapat seperangkat gagasan yang menjadi landasan bagi praktik tersebut. Berupa asumsi-asumsi dasar, konsep-konsep, penjelasan, deskripsi dan penalaran yang keseluruhannya membentuk bidang pengetahuan teori akuntansi.

IT General Control

Pengendalian Internal Berkaitan dengan IT

Ada dua jenis pengendalian yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yakni pengendalian umum (general control/gen-con) dan pengendalian aplikasi (application control/app-con). General control berkaitan dengan seluruh aspek dalam fungsi IT termasuk di dalamnya administrasi IT, pemisahan wewenang IT, pengembangan sistem, keamanan sistem informasi (secara fisik maupun dalam jaringan, atas hardware, software dan terlebih lagi data), backup dan perencanaan kontinjensi dalam keadaan darurat, serta pengendalian hardware. Pada umumnya general-control diterapkan pada skala entitas. Sedangkan application control diterapkan pada pemrosesan transaksi, misalnya pengendalian pada pemrosesan aktivitas penjualan dan penerimaan kas. Auditor diharuskan melakukan evaluasi pada application control atas kelas transaksi maupun akun yang hendak dikurangi risiko pengendaliannya. Application control hanya akan efektif bilamana general control efektif.

photo-1448932223592-d1fc686e76ea

New Public Management dan Anggaran Publik

“Reinventing public institutions is Herculean work. To succeed, you must find strategies that set off chain reactions in your organization or system, dominoes that will set all others falling. In a phrase, you must be strategic.”

(David Osborne)

***

Ide utama dari New Public Management adalah pendekatan yang menekankan pada konsep bahwa hal-hal terkait sistem manajerial yang behasil diterapkan pada sektor privat seharusnya berhasil diterapkan pula pada sektor publik[1]. Menurut Mardiasmo, Pendekatan New Public Management menghadirkan perubahan pada sistem anggaran tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi lebih fleksibel dan berpihak kepada kepentingan pasar. Model New Public Management berfokus pada pengelolaan sektor publik yang berorientasi pada kinerja, alih-alih sebatas pada orientasi kebijakan[2].

Jenis Bukti Audit

Jenis Bukti Audit

Menurut Konrath (2002), bukti audit terdiri atas bermacam fakta dan inferensi yang mempengaruhi pemikiran seorang auditor atas sebuah penyajian laporan keuangan. Sehingga, berdasarkan karakteristiknya, terdapat 2 (dua) bentuk bukti audit yakni faktual dan inferensal. Bukti faktual merupakan bukti yang daripadanya dapat ditarik kesimpulan secara langsung. Secara umum bukti faktual dianggap lebih kuat dibandingkan bukti inferensial. Berbeda halnya dengan bukti inferensial, yang tidak secara langsung menghasilkan suatu kesimpulan bagi auditor. Meski begitu, bukti inferensial memiliki peranan yang cukup penting dan tidak dapat diabaikan sebab mampu memberikan sinyalemen yang mengarah kepada suatu hal yang seharusnya menjadi perhatian auditor.

Konrath (2002) juga membagi bukti audit ke dalam 6 (enam) jenis, yakni:

  1. Bukti Fisik (Physical Evidence)
  2. Bukti Konfirmasi (Evidence Obtained through Confirmation)
  3. Bukti Dokumen (Documentary Evidence)
  4. Bukti Matematik (Mathematical Evidence)
  5. Bukti Analitik (Analytical Evidence)
  6. Bukti Keterangan (Hearsay or Oral Evidence)

photo-1444564689166-44a27b01716f

Materialitas

Materialitas, menurut Arens (2012), memberikan pertimbangan yang cukup esensial dalam menentukan jenis laporan yang diberikan berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Lebih lanjut Arens memberikan definisi berkaitan dengan materialitas sebagai, kesalahan dalam pelaporan keuangan yang apabila diketahui akan memberikan pengaruh pada pengambilan keputusan oleh pengguna. Menerapkan definisi ini, 3 (tiga) tingkatan dalam menilai materialitas digunakan dalam menentukan jenis opini untuk diberikan: