Sistem Informasi Pengawasan Itjen Kementerian Keuangan

January 8, 2017May 24, 2017 Reza Management Information System, papers 572 Leave a comment

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terus berbenah. Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Kementerian Keuangan, Itjen Kemenkeu terus meningkatkan kapasitasnya terutama yang dirumuskan melalui prasyarat-prasyarat dalam Internal Audit Capability Model (IACM). Saat ini Itjen Kemenkeu berada dalam level 3: Integrated dalam penilaian IACM, yang berarti bahwa manajemen atas audit internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan beserta praktik profesional telah diterapkan secara menyeluruh. Salah satu usaha dalam manajemen atas praktik audit internal di lingkungan Itjen Kemenkeu adalah pengembangan sistem informasi berbasis ICT.

Public Online Self-Service: Menakar Peluang Masa Depan CRM Pemerintah

January 7, 2017January 8, 2017 Reza Uncategorized 35 Leave a comment

Shah (2014) memberikan gambaran mengenai Customer Relationship Management (CRM) pemerintah, yakni terdiri dari sistem, perangkat lunak, dan metodologi untuk mengelola, mengukur, menganalisis, mengotomatisasi, serta sebaliknya memfasilitasi interaksi unit pemerintah dengan konstituen. Lebih lanjut menurut Shah, CRM, jika digunakan dalam lingkungan organisasi pemerintah seringkali jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penerapannya untuk sektor swasta. Hal ini dapat dijelaskan dengan berbagai argumen:

Warga negara dapat menjadi bagian dari pemerintah dan pelanggan, dengan peranannya yang terus berubah dalam kaitannya dengan sektor publik.
Ada jauh lebih banyak silo yang perlu menjadi perhatian dalam pemerintahan berskala besar, di berbagai tingkat regional, jika dibandingkan dengan perusahaan. Hal ini membuat “one view of the customer” lebih sulit untuk dicapai.
Mengingat absennya motif keuntungan dalam sebagian besar aktivitas pemerintah, metrik yang mengukur keberhasilan serta tingkat pengembalian investasi (ROI) atas sebuah sistem CRM menjadi lebih sulit untuk ditentukan dalam pemerintahan daripada di sektor swasta.
Ada seabrek peraturan, standar, dan kebijakan yang mengatur berbagai hal. Termasuk di dalamnya berkaitan dengan soal keamanan, pengumpulan serta penggunaan data, dan pengadaan sistem yang ada di pemerintah namun tidak di sektor swasta.

Fenomena Kejatuhan Twitter: Melihat Lebih Dekat

October 30, 2016January 8, 2017 Reza Management Control System, papers 41 Leave a comment

Menyusul pengumuman mengenai kinerja kuartal kedua (Q2) tahun 2016 yang cukup mengecewakan, yakni melesetnya laba dari eksepektasi, Twitter dikabarkan membuka tawaran penjualan bagi perusahaannya. Sebagaimana dapat diperoleh melalui dokumen Letter to Shareholders untuk kuartal kedua (Q2) tahun 2016, Twitter mencatatkan komponen pendapatan sebesar US$ 602 juta dengan kerugian bersih berdasarkan GAAP sebesar US$ 107 juta. Pasca pengumuman kinerja kuartal tersebut, harga saham Twitter jatuh hingga mencapai 10 persen.

Sebagai salah satu pemain raksasa dalam dunia media sosial, Twitter tengah bertahan dalam usahanya mencetak pertumbuhan pendapatan dan laba, di samping 313 juta monthly active users (MAU) yang dimilikinya. Twitter telah mengalami kegagalan dalam memenuhi ekspektasi penjualan Wall Street pada masing-masing kuartal pertama dan kedua tahun 2016. Dan Twitter, masih belum menghasilkan laba bersih dalam 11 kuartal operasinya sebagai perusahaan publik.

Sinyalemen akan terjadinya kejatuhan ini diulas pada awal tahun 2016 oleh media Business Insider. Berdasarkan analisis atas data sampel dari application programming inteface (API)[1] Twitter, telah terjadi penurunan atas angka jumlah tweet per hari oleh pengguna hingga mencapai lebih dari separuh semenjak puncaknya pada bulan Agustus 2014. Analisis tersebut dilakukan oleh seorang developer aplikasi yang telah melakukan pemantauan atas data pengguna Twitter sejak 2013. Dapat diinformasikan bahwa pada bulan Agustus 2014 angka tweet tiap harinya oleh pengguna mencapai 661 juta. Hal ini dapat dibandingkan dengan periode Januari 2016, yang mencatat angka sekitar ‘hanya’ 303 juta tweet per hari secara rata-rata.

Skema Ponzi Penyedia Jasa Umrah dan Haji: Modus Operandi serta Respon Publik

October 26, 2016January 8, 2017 Reza Auditing, Forensic Accounting, papers 1,327 Leave a comment

Skema Ponzi, diambil dari nama seorang penipu di tahun 1920-an, Charles Ponzi, adalah sebuah skema bisnis di mana investor awal dibayar dengan dana yang diberikan oleh investor berikutnya. Dalam skema Ponzi, klaim investasi yang menjadi dasar adalah palsu. Atau aset fisik maupun investasi keuangan yang ada sangat sedikit, jika memang ada. Dikarenakan jumlah total investor terus bertumbuh sementara pasokan calon investor baru menurun drastis, tidak tersedia cukup dana untuk membayar return yang dijanjikan atau bahkan untuk mengembalikan uang investor yang ingin mengambil kembali uangnya. Skema Ponzi lantas menjadi gelembung yang pecah, ketika penipu tidak bisa memenuhi jumlah pembayaran yang diperlukan. Dalam banyak kasus, pelaku telah menghabiskan uang investasi pada pengeluaran pribadi, depleting funds maupun mempercepat meletusnya gelembung skema ponzi yang ia jalankan.

Salah satu yang cukup terkenal adalah skema ponzi yang dijalankan Bernard Madoff. Dalam kurun waktu beberapa dekade, investor Madoff menerima annual return yang konsisten dan stabil. Investor bahkan mendapatkan account statements dan dokumentasi lainnya yang diberikan kepada investor untuk meyakinkan mereka bahwa uang mereka telah ditempatkan di investasi yang sesungguhnya. Investasi ini pun tampaknya masuk akal, terutama bagi mereka yang menerima pembayaran. Namun dalam kenyataannya, tidak ada investasi aktual bahkan tidak ada return yang aktual. Madoff membayar kembali investor awal dengan uang yang diberikan investor baru.

Pada tahun 2008, karena ekonomi global mulai menurun, sejumlah besar investor Madoff membutuhkan uang dan mulai menarik kembali investasi tunai mereka. Saat itulah skema Ponzi Madoff meletus – Ia tidak punya cukup uang untuk membayar kembali investornya dan aliran uang investor baru tentu sulit didapatkan dalam kondisi kelesuan ekonomi.

Bagaimana dengan di Indonesia? Skema ponzi rupanya banyak diadopsi biro penyedia jasa perjalanan haji dan umrah. Skema ponzi ini dikemas dalam skema Multi Level Marketing (MLM). Berdasarkan berita dalam media hajiumrahnews, Skema Ponzi ini diduga dilakukan oleh First Travel dan beberapa travel lain yang menjual harga paket umrah murah di bawah Rp 15 juta[1]. Harga tersebut sangat tidak rasional mengingat harga komponen biaya umrah jauh di atas harga paket tersebut.

Skandal Insider Trading Partner KPMG, Scott London: Tinjauan Aspek Legal

October 17, 2016January 8, 2017 Reza Auditing, papers 139 Leave a comment

Regulasi atas insider trading, telah menjadi diskursus panjang yang dipenuhi pro dan kontra dalam disiplin ilmu ekonomi dan hukum. Utpal Bhattacharya dan Hazem Daouk (2002) merangkum argumen-argumen yang timbul berkaitan dengan insider trading. Argumen ekonomi yang mendukung adanya regulasi meyatakan bahwa pelarangan akan mengurangi adverse selection costs serta meningkatkan likuiditas, meningkatkan kepercayaan diri pasar, mengurangi interferensi dalam perencanaan korporasi, meningkatkan investasi serta kesejahteraan, dan memotivasi pemegang saham besar untuk memantau manajemen alih-alih mengeruk keuntungan dari informasi internal. Di sisi lain, argumen legal berkutat pada pandangan bahwa informasi internal merupakan properti perusahaan, sehingga memperjualbelikannya termasuk pencurian.

Dalam penelitian yang dipaparkan dalam jurnal tersebut, Utpal Bhattacharya dan Hazem Daouk melakukan survei komprehensif atas keberadaan dan penegakan (yang dibuktikan dengan adanya tuntutan hukum) atas aturan hukum yang berkenaan dengan insider trading di seluruh dunia. Yang pada muaranya, akan dijawab pernyataan mengenai apakah keberadaan dan penegakan regulasi berkaitan dengan insider trading ini membawa pengaruh. Lebih spesifik, pertanyaan ditujukan pada apakah pelarangan insider trading berpengaruh pada cost of equity[1].

Tinjauan Pelaporan Keuangan Apple

October 16, 2016January 8, 2017 Reza Financial Accounting, papers 627 Leave a comment

Apple Inc. (Apple) bergerak di bidang desain, manufaktur serta pemasaran atas mobile communication and media devices, personal computers, serta portable digital music players. Produk serta layanan perusahaan ini meliputi di antaranya iPhone, iPad, Mac, iPod, sistem operasi iOS dan Mac OS X, iCloud, serta jajaran aksesoris berikut layanan dukungan lain yang ditawarkan. Secara mendunia Apple memperdagangkan produknya melalui took daring (online stores), toko ritel (retail stores), tenaga penjualan langsung (direct sales force), grosir oleh pihak ketiga serta jajaran resellers. Apple bermarkas di Cupertino, Caifornia.

Apple didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne pada 1 April 1976, untuk mengembangkan dan menjual personal computer. Secara resmi lantas didirikan sebagai korporasi dengan nama Apple Computer, Inc. pada 3 Januari 1977. Hingga pada akhirnya kemudian tanggal 9 Januari 2007 diubah kembali menjadi Apple, Inc. sebagai refleksi atas pergantian fokus bisnis ini kepada produk elektronik konsumsi secara lebih umum.

Apple adalah perusahaan teknologi informasi terbesar di dunia dari sisi pendapatan, perusahaan teknologi terbesar di dunia jika diukur dari total aset[1], serta perusahaan terbesar kedua di dunia dalam bidang manufaktur telepon seluler[2]. Pada November 2014, tidak hanya menyandang status sebagai perusahaan terbesar yang diperdagangkan di bursa secara global berdasarkan kapitalisasi pasar, Apple menjadi perusahaan US pertama dengan nilai lebih dari US$ 700 milyar[3].

Pengendalian Internal Berkaitan dengan IT

May 20, 2016May 20, 2016 Reza Auditing, Uncategorized 426 Leave a comment

Ada dua jenis pengendalian yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yakni pengendalian umum (general control/gen-con) dan pengendalian aplikasi (application control/app-con). General control berkaitan dengan seluruh aspek dalam fungsi IT termasuk di dalamnya administrasi IT, pemisahan wewenang IT, pengembangan sistem, keamanan sistem informasi (secara fisik maupun dalam jaringan, atas hardware, software dan terlebih lagi data), backup dan perencanaan kontinjensi dalam keadaan darurat, serta pengendalian hardware. Pada umumnya general-control diterapkan pada skala entitas. Sedangkan application control diterapkan pada pemrosesan transaksi, misalnya pengendalian pada pemrosesan aktivitas penjualan dan penerimaan kas. Auditor diharuskan melakukan evaluasi pada application control atas kelas transaksi maupun akun yang hendak dikurangi risiko pengendaliannya. Application control hanya akan efektif bilamana general control efektif.

New Public Management dan Anggaran Publik

April 6, 2016May 20, 2016 Reza Public Sector Accounting 448 Leave a comment

“Reinventing public institutions is Herculean work. To succeed, you must find strategies that set off chain reactions in your organization or system, dominoes that will set all others falling. In a phrase, you must be strategic.”

(David Osborne)

***

Ide utama dari New Public Management adalah pendekatan yang menekankan pada konsep bahwa hal-hal terkait sistem manajerial yang behasil diterapkan pada sektor privat seharusnya berhasil diterapkan pula pada sektor publik[1]. Menurut Mardiasmo, Pendekatan New Public Management menghadirkan perubahan pada sistem anggaran tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi lebih fleksibel dan berpihak kepada kepentingan pasar. Model New Public Management berfokus pada pengelolaan sektor publik yang berorientasi pada kinerja, alih-alih sebatas pada orientasi kebijakan[2].

Jenis Bukti Audit

April 6, 2016May 20, 2016 Reza Auditing 4,161 Leave a comment

Jenis Bukti Audit

Menurut Konrath (2002), bukti audit terdiri atas bermacam fakta dan inferensi yang mempengaruhi pemikiran seorang auditor atas sebuah penyajian laporan keuangan. Sehingga, berdasarkan karakteristiknya, terdapat 2 (dua) bentuk bukti audit yakni faktual dan inferensal. Bukti faktual merupakan bukti yang daripadanya dapat ditarik kesimpulan secara langsung. Secara umum bukti faktual dianggap lebih kuat dibandingkan bukti inferensial. Berbeda halnya dengan bukti inferensial, yang tidak secara langsung menghasilkan suatu kesimpulan bagi auditor. Meski begitu, bukti inferensial memiliki peranan yang cukup penting dan tidak dapat diabaikan sebab mampu memberikan sinyalemen yang mengarah kepada suatu hal yang seharusnya menjadi perhatian auditor.

Konrath (2002) juga membagi bukti audit ke dalam 6 (enam) jenis, yakni:

Bukti Fisik (Physical Evidence)
Bukti Konfirmasi (Evidence Obtained through Confirmation)
Bukti Dokumen (Documentary Evidence)
Bukti Matematik (Mathematical Evidence)
Bukti Analitik (Analytical Evidence)
Bukti Keterangan (Hearsay or Oral Evidence)

Materialitas

April 6, 2016May 20, 2016 Reza Auditing 61 Leave a comment

Materialitas, menurut Arens (2012), memberikan pertimbangan yang cukup esensial dalam menentukan jenis laporan yang diberikan berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Lebih lanjut Arens memberikan definisi berkaitan dengan materialitas sebagai, kesalahan dalam pelaporan keuangan yang apabila diketahui akan memberikan pengaruh pada pengambilan keputusan oleh pengguna. Menerapkan definisi ini, 3 (tiga) tingkatan dalam menilai materialitas digunakan dalam menentukan jenis opini untuk diberikan: