Skip to content

Akuntansi Manajemen Sektor Publik: Sebuah Pengantar

Saat ini pemerintah lebih fokus mengembangkan akuntansi keuangan, yang outputnya berupa laporan keuangan. Diakui maupun tidak, laporan keuangan yang dihasilkan melalui mekanisme ini memiliki tingkat penggunaan yang rendah bagi publik secara umum. Akuntansi manajemen merupakan informasi bagi pengguna internal di dalam pengambilan keputusan operasional. Saat ini pemerintah memerlukan adanya pengembangan akuntansi manajemen, contohnya dalam hal pemberian layanan, tidak ada identifikasi cost atas layanan yang diberkan. Akibatnya, cost atas layanan bisa terlalu tinggi atau terlalu rendah. Di sektor publik jika cost layanan terlalu rendah, tidak ada permasalahan sebab hal tersebut menguntungkan rakyat. Namun jika cost layanan terlalu tinggi, maka hal tersebut bisa berdampak pada masyarakat tidak mampu mengakses layanan. Termasuk di dalamnya layanan yang bersifat pokok, seperti pendidikan, perumahan dan kesehatan.

Otonomi Daerah

Pada tahun 1998, seiring dengan lahirnya era reformasi, MPR menerbitkan sebuah ketetapan nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tap MPR tersebut merupakan landasan hokum bagi diterbitkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang menjadi landasan bagi pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya era baru dalam hal pelaksanaan otonomi daerah beserta dengan desentralisasi fiskal, perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia menjadi semakin pesat.

Laporan Audit WTP dengan Paragraf Penjelas atau Modifikasi Kalimat

Arens (2012) menyebutkan setidaknya ada lima penyebab adanya penambahan paragraf penjelas maupun modifikasi kalimat:

  1. Kurangnya penerapan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum secara konsisten
  2. Keraguan substansial akan asumsi keberlanjutan (gong concern) entitas
  3. Auditor menyetujui penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum
  4. Penekanan akan sebuah permasalahan
  5. Laporan melibatkan auditor lain

Kerangka Konseptual dalam Pelaporan Keuangan: Sebuah Telaah Komparatif

Tertanggal September 2010, Financial Accounting Standards Board (FASB) yang berkedudukan di US menerbitkan dokumen berjudul Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No. 8. Dokumen ini merupakan Kerangka Konseptual dalam Pelaporan Keuangan yang kelak akan menjadi dasar dalam pengembangan standar akuntansi yang selama ini digawangi oleh FASB, yakni Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).

DataTables: Empower Your Tables

SIRINE Tabel Satker

Perkenalkan Semua, gambar di atas adalah screenshot dari aplikasi yang sedang saya kembangkan, nama panggilannya SIRINE. Nama panjangnya Sistem Informasi Pemeriksaan Eksternal. Digunakan untuk melakukan pemantauan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan auditor eksternal seperti BPK atau BPKP. Karena pemeriksaan oleh auditor eksternal mencakup seluruh unit di Kementerian Keuangan, maka aplikasi ini pun dilengkapi tabel referensi berisi data seluruh satker yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti yang saya cuplik gambarnya di atas.

Dampak Dana Transfer terhadap Perilaku Pemerintah Lokal

Gamkhar dan Shah (2007) telah melakukan kajian literatur berkenaan dengan dampak dana transfer terhadap perilaku pemerintah lokal. Mengutip Oates (dalam Gamkhar dan Shah, 2007), teori-teori berkenan dengan dampak dana transfer terhadap perilaku pemerintah terbagi ke dalam dua arus besar. Yakni generasi pertama dan generasi kedua.

Generasi pertama (first-generation theories) dicirikan dengan fenomena flypaper effect yang menjadi perhatian dominan. Secara sederhana, flypaper effect menjadi tema yang cukup menarik sebab memberikan gambaran mengenai bagaimana perilaku fiskal yang ditunjukkan oleh pemerintah penerima dana transfer.

Berikutnya adalah generasi kedua (second-generation theories) yang menitikberatkan diskursusnya pada sejauh mana dana transfer memberikan implikasi terhadap efisiensi dan kesetaraan, alih-alih sekedar menjelaskan mengenai flypaper effect.

Transfer Fiskal antar Unit Pemerintah

Shah (2007) membagi dana transfer, yang merupakan instrumen keuangan antar pemerintah (instruments of intergovernmental finance), ke dalam dua kategori besar. Yakni dana transfer yang bersifat general-purpose (unconditional) dan yang bersifat specific-purpose (conditional). Dana transfer yang bersifat specific-purpose sendiri nantinya akan terbagi lagi ke dalam dua kategori, yakni nonmatching dan matching transfers. Pembagian ini menjadi penting untuk diketahui sebab menjelaskan karakteristik mendasar beserta tujuan dari masing-masing jenis dana transfer sebagai instrumen keuangan. Yang pada praktiknya, tentu saja akan membawa pengaruh terhadap perilaku unit pemerintah penerima transfer (recipients).