Skip to content
OnePic

Scott: Penyusunan Standar dan Isu-Isu Politik

Manakala kita mampu mendorong adanya beberapa jenis kontrak serta insentif berbasis pasar agar sektor privat mampu menghasilkan informasi tanpa adanya regulasi, kita tidak bisa memastikan bahwa berkurangnya kegagalan pasar (sebagai efek dari berkembangnya standar akuntansi) akan memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat bila dibandingkan dengan biaya yang ditimbulkan oleh proses penyusunan standar. Asimetri informasi yang berperan sebagai pemicu bagi tuntutan terhadap sektor privat untuk menyediakan informasi keuangan, di sisi lain pula menciptakan adanya tuntutan bagi regulasi atas informasi yang disediakan oleh sektor privat tersebut. Di sinilah letak permasalahan mendasar mengenai tidak adanya titik temu antara sektor privat dan investor mereka. Bahwa sebetulnya informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan tidak perlu dan tidak akan setara dengan keinginan investor. Dan dari sini timbul tuntutan atas regulasi.

Kepentingan antar segmen konstituen informasi akuntansi yang dihasilkan oleh sektor privat acapkali bersinggungan (conflict). Dan hal ini semakin membuat proses penyusunan standar menjadi hal yang sangat kompleks, oleh karena rumitnya distribusi manfaat bagi informasi akuntansi yang dihasilkan oleh sektor privat. Dalam menyusun standar pada akhirnya akan ada trade off antara kepentingan manajer, investor kecil, investor besar dan sebagainya. Value judgements berkenaan dengan hal ini tentu saja tidak mudah. Menimbang hal tersebut, maka proses penyusunan standar pada dasarnya bukan semata sebuah proses ekonomi melainkan pula sebuah proses politik.

Teori Regulasi

Teori regulasi yang pertama adalah public interest theory. Memandang regulasi sebagai respon terhadap tuntutan publik untuk mengoreksi kegagalan pasar. Penyusun regulasi diasumsikan menjadi representasi penuh bagi kepentingan publik, yang akan melakukan berbagai macam upaya untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial, yakni meraih first-best amount bagi informasi akuntansi yang dihasilkan sektor privat. Regulasi dipandang sebagai timbal balik antara biaya dengan manfaat sosial yang dihasilkan berupa meningkatnya kinerja pasar.

Public interest theory memiliki permasalahan dalam tataran implementasi. Yang pertama adalah bahwa menentukan taraf regulasi yang mesti diberikan adalah hal yang kompleks. Terutama jika memandang informasi sebagai sebuah komoditas, yang secara efektif tidak mungkin mampu menjawab keinginan semua pihak.

Kemudian masalah motivsional di tubuh penyusun regulasi. Pemerintah akan mengalami kesulitan untuk memantau kinerja regulasi, sekalipun penyusun regulasi merupakan bagian dari unsur pemerintah. Hal ini menimbang bahwa penyusun regulasi sendiri berada dalam kondisi information disadvantage jika dihadapkan dengan para pelaku sektor privat sebagai objek regulasi, serta bahwa pengukuran atas biaya dan manfaat sosial sebuah regulasi adalah hal yang kompleks.

Di sisi lain dibutuhkan rantai informasi yang panjang serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memastikan bahwa penyusun regulasi telah bekerja sebaik-baiknya. Dari sinilah timbul problematika moral hazard, yakni adanya kemungkinan bahwa regulator akan bertindak atas kepentingannya sendiri, alih-alih menjadi represents bagi kepentingan publik.

Maka, teori yang kedua muncul sebagai penjelasan alternatif bagi public interest theory. Memandang bahwa industri beroperasi dengan hadirnya beragam kelompok kepentingan (interest groups). Konstituen-konstituen inilah yang akan berperan dalam mengajukan tuntutan atas regulasi, entah itu mendukung atau menentang sebuah regulasi. Persaingan bisa saja timbul di antara kelompok-kelompok kepentingan ini, yang untuk memenangkannya tentu saja dibutuhkan pengorganisasian dan biaya yang dikeluarkan. Sebagai alternatif, interest group theory memberikan beberapa prediksi yang tidak diberikan oleh public interest theory, yaitu:

  • Terbentuknya organ-organ yang berperan sebagai penyusun standar. Hal ini memandang bahwa lobi dan negosiasi kepentingan melalui interaksi langsung secara diametral antara kelompok-kelompok kepentingan dengan pihak manajemen perusahaan akan memakan biaya yang tidak sedikit. Bahkan bisa jadi ada tendensi bagi sebagian anggota kelompok kepentingan bertindak sebaagai free-rider. Maka, terbentuknya organ-organ penyusun standar adalah sebuah konsekuensi yang logis yang didukung oleh para investor.
  • Adanya aktivitas-aktivitas yang menjadi subjek bagi kegagalan pasar. Memandang manajemen sebagai sumber dari kegagalan pasar, maka investor mengharapkan adanya regulasi atas pengungkapan informasi mereka.
  • Due process, yakni arena permainan yang setara bagi diskursus yang timbul dalam proses penyusunan standar. Tentu saja manajemen akan terlibat dalam proses penyusunan standar akuntansi, misalnya dalam memberikan tanggapan atas exposure draft atau keterwakilan dalam dewan penyusun standar akuntansi.

Kriteria Standar Akuntansi

Standar harus menjadi keputusan yang berguna, tapi juga harus diterima oleh konstituen lain, khususnya manajemen. Hal ini menempatkan penyusun standar akuntansi dalam situasi konflik dan sulit untuk memprediksi resolusi penyelesaian konflik yang dapat diterima. Setidaknya beberapa kriteria berikut ini, menurut Scott (2015) patut diingat dalam penyusunan standar akuntansi.

  • Decision usefulness. Kriteria ini menitikberatkan informasi dan perspektif pengukuran pelaporan keuangan dan studi pasar modal empiris. Semakin informatif informasi kinerja perusahaan di masa depan maka reaksi investor juga semakin kuat. Kondisi yang diperlukan untuk keberhasilan suatu standar baru adalah jika keputusan tersebut bermanfaat
  • Reduction of information asymmetry. Kekuatan pasar dapat memotivasi manajemen dan investor untuk menghasilkan informasi. Pengurangan asimetri informasi akan meningkatkan kinerja pasar. Pengurangan asimetri informasi akan mengurangi kekhawatiran investor dan menghasilkan estimasi resiko, sebaran permintaan dan penawaran, ekspansi pasar, yang pada umumnya akan menghasilkan keuntungan sosial dari kinerja pasar yang lebih baik.
  • Economic consequences of new standards. Salah satu biaya dari standar baru bagi perusahaan adalah biaya untuk memenuhi standar. Biaya juga bisa terjadi karena adanya kontrak. Biaya tersebut mempengaruhi kebijakan operasi dan keuangan perusahaan. Pengurangan kebebasan manajer untuk memilih berbagai kebijakan akuntansi yang berbeda sering terjadi ketika standar baru ditetapkan (konsekuensi ekonomi).
  • Consensus. Konsekuensi ekonomi berdampak langsung pada aspek politik pengaturan standar. Penyusun standar akuntansi pada dasarnya harus merancang sebuah konsensus yang cukup kuat sehingga konstituen yang tidak setuju tetap melaksanakan standar tersebut. Proses penyusunan standar harus konsisten dengan teori kepentingan kelompok.

Asimetri Informasi antara Penyusun dan Objek Regulasi

Regulator menghadapi permasalahan asimetri informasi bahwa informasi akuntansi berada di tangan manajer perusahaan di lingkungan sektor privat, yang imbasnya menjadi produsen monopolistic atas informasi terkait perusahaan yang mereka kelola. Ditambah lagi, regulator tidak mampu melakukan pemantauan atas upaya manajer dalam proses penyusunan informasi akuntansi tersebut. Maka regulator dalam hal ini mengalami permasalahan moral hazard dan adverse selection sekaligus.

Menggunakan model Laffont dan Tirole (1993), Scott (2015) menarik tiga kesimpulan berkaitan dengan asimetri informasi antara penyusun dan objek regulasi ini, yaitu:

  • Manakala penyusun standar akuntansi mengikuti public interest theory, maka ketika standar yang disusun telah samai pada taraf optimal secara sosial bisa mengurangi kualitas earnings yang dilaporkan dan pada gilirannya akan membatasi ruang gerak manajer untuk memperoleh kompensasi kinerja yang lebih banyak dari yang diperlukan untuk mempertahankan reservation utility.
  • Pada tingkatan di mana akuntan dapat mengurangi jumlah insider information, permasalahan kompensasi manajer yang berlebih dapat dibendung. Tentu saja pengurangan tersebut tidak bisa dilakukan secara menyeluruh menimbang entitas harus menanggung biaya yang cukup besar untuk menyingkirkan seluruh insider information.
  • Regulasi akan optimal jika bersifat firm-specific, oleh karena tiap entitas dan manajemen memiliki karakteristiknya masing-masing. Hal ini menyarankan bahwa alih-alih menerapkan standar yang berlaku secara omnibus (diterapkan pada setiap entitas), regulator perlu memungkinkan adanya fleksibilitas pada kualitas pelaporan. Contohnya adalah standar yang bersifat principle-based, dengan bertumpu pada peranan akuntan dan auditor dalam menggunakan judgement untuk merenda standar yang bersifat umum pada situasi yang spesifik.

Integrasi Pasar Modal secara Global

Pasar modal semakin terintegrasi secara mendunia. Dan investor semakin banyak berinvestasi pada pasar sekuritas di luar negeri, yang tentu saja memiliki budaya, institusi pemerintah dan standar akuntansi yang tentu saja berbeda. Konsekuensinya, evaluasi atas aspek politis dalam penyusunan standar akuntansi mesti juga mempertimbangkan integrasi internasional ini. Salah satu respon terhadap integrasi pasar modal adalah adanya wacana bagi standar akuntansi yang berlaku secara internasional.

Penerapan standar akuntansi yang berlaku secara internasional tentu akan mengurangi biaya bagi stock exchange listings. Biaya pembuatan laporan keuangan akan berkurang, juga mengurangi cost of capital oleh sebab perusahaan mampu memperoleh sumber pendanaan lain yang liquid. Penerapan standar akuntansi yang berlaku internasional juga mampu mengurangi network externalities, yakni bahwa meningkatnya komparabilitas laporan keuangan secara internasional akan mengurangi biaya untuk analis dan pengguna laporan keuangan yang lainnya yang tidak perlu mengakrabkan diri mereka dengan lebih dari sau prinsip akuntansi berterima umum (PABU).

Perlu pula ditekankan betapa pelaporan keuangan sangat dipengaruhi oleh budaya dan institusi lokal. Scott (2015) mengutip penelitian Ball, Kothari dan Robin (BKR) di tahun 2000 yang membandingkan kualitas pelaporan keuangan di beberapa negara yang menganut sistem common law dengan beberapa negara yang menganut sistem code law. Di negara common law, standar akuntansi berorientasi pada kepentingan investor. Sementara di negara code law, standar akuntansi ditetapkan oleh pemerintah, sehingga terpapar lebih banyak pengaruh politis dibandingkan di negara common law. Oleh sebab itu, ada beberapa konstituen tambahan yang terwakili di tata kelola korporasi pada negara code law. Contohnya adalah sektor perbankan, asosiasi pengusaha, serta serikat pekerja. Efeknya, menurut BKR, terdapat lebih sedikit asimetri informasi di negara code law, oleh karena konstituen yang penting telah menjadi bagian dari insider, bukan lagi outsider.

Prediksi penting juga diketengahkan oleh BKR bahwa pelaporan lebih tidak konservatif di negara penganut code law. Oleh karena insider berpengaruh dapat secara cepat bereaksi dengan memberikan tekanan terhadap manajemen pada kondisi kerugian besar, untuk segera mengambil tindakan. Hal ini alih-alih menunggu timbulnya tekanan yang berasal dari pelanggaran debt covenants atau dari reaksi pasar terhadap publikasi kabar buruk. Akibatnya, biaya keagenan yang timbul antara manajer dan pemilik lebih rendah di negara penganut code law.

Lucky mustard.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*