Skip to content
gbr02

Transfer Fiskal antar Unit Pemerintah

Shah (2007) membagi dana transfer, yang merupakan instrumen keuangan antar pemerintah (instruments of intergovernmental finance), ke dalam dua kategori besar. Yakni dana transfer yang bersifat general-purpose (unconditional) dan yang bersifat specific-purpose (conditional). Dana transfer yang bersifat specific-purpose sendiri nantinya akan terbagi lagi ke dalam dua kategori, yakni nonmatching dan matching transfers. Pembagian ini menjadi penting untuk diketahui sebab menjelaskan karakteristik mendasar beserta tujuan dari masing-masing jenis dana transfer sebagai instrumen keuangan. Yang pada praktiknya, tentu saja akan membawa pengaruh terhadap perilaku unit pemerintah penerima transfer (recipients).

transfer

Bagan 2 Klasifikasi Transfer Fiskal antar Unit Pemerintah Menurut Shah (2007)

Dana transfer yang bersifat general-purpose diberikan secara umum sebagai bantuan anggaran, tanpa ada persyaratan yang mengikat bagi pemerintah penerima dana transfer tersebut. Umumnya merupakan mandat konstitusi, namun dapat pula bersifat ad hoc maupun diskresi. General-purpose transfers umum pula diistilahkan sebagai block transfers, ketika pemberiannya ditujukan untuk membantu belanja pemerintah subnasional (pemda) di bidang tertentu, misalnya pendidikan, dengan di saat yang sama memberikan keleluasaan kepada penerima transfer untuk mengalokasikan dana tersebut bagi keperluan tertentu.

Selanjutnya, dana transfer yang bersifat specific-purpose atau conditional, menurut Shah, dimaksudkan untuk memberikan insentif bagi pemerintah untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan ataupun program tertentu. Pemberian dana transfer ini dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintah resipien. Persyaratan tersebut dapat berupa penentuan item-item belanja yang dapat didanai (input-based conditionality), maupun persyaratan berupa pencapaian tujuan tertentu dalam layanan yang diberikan (output-based conditionality). Sekalipun input-based conditionality seringkali dipandang intrusif dan justru kontraproduktif. Berbeda halnya dengan output-based conditionality yang membantu pencapaian tujuan, namun dengan tetap mempertahankan otonomi pemerintah lokal.

Dana transfer yang bersifat conditional dapat menerapkan pola matching, yakni dengan mensyaratkan kepada pemerintah penerima dana transfer untuk mendanai persentase tertentu dari belanja menggunakan dana yang dimiliki oleh pemerintah itu sendiri. Pola ini jamak dikenal sebagai cost-sharing program. Persyaratan matching dapat bersifat open ended, artinya dana transfer yang diberikan bergantung pada besaran sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah penerima transfer. Ataupun bersifat close ended, besaran dana transfer yang diberikan disesuaikan dengan dana yang dimiliki oleh pemerintah penerima transfer, hanya saja hingga pada batas yang telah ditentukan (prespecified limit).

Boadway (2007) menyebut dana transfer (grants) secara umum sebagai fitur intrinsik bagai setiap negara penganut sistem federasi, yang setidaknya mengemban tiga macam peranan. Satu peranan yang bersifat pasif yakni sebagai penutup celah fiskal bawaan (given vertical fiscal gap). Dan dua peranan aktif yang justru menentukan adanya celah fiskal. Meski begitu, ketiga peran tersebut tidak bersifat mutually exclusive.

Yang pertama adalah sebagai instrumen penyeimbang anggaran pemerintah pusat dengan pemerintah subnasional, yakni menutup celah fiskal vertikal. Atau secara sederhana, untuk mendanai selisih antara belanja pemerintah subnasional dengan kapasitasnya dalam memperoleh pendapatan (revenue-raising responsibilities). Transfer secara mutlak dibutuhkan manakala terdapat celah fiskal vertikal, tanpa memandang argumen independen mengenai keberadaan dana transfer yang dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan pemerintah nasional. Sehingga menurut pandangan ini, dorongan untuk melakukan desentralisasi atas belanja lebih kuat dibandingkan dengan desentralisasi atas pendapatan. Di samping tarik ulur di sekitar wacana mengenai desentralisasi pendapatan, sebab menyisakan masalah inefisiensi dan ketidakadilan. Dan tentu saja, meskipun besaran transfer pada akhirnya telah ditentukan berdasar selisih antara belanja dan pendapatan yang telah terdesentralisasi, tetap tidak ada ukuran optimal atas celah fiskal yang tanpa ambigu.

Berikutnya berbicara mengenai peran transfer yang kedua, yakni sebagai kompensasi atas perbedaan kapasitas fiskal di setiap daerah, yang timbul sebagai dampak dari desentralisasi fiskal. Untuk dapat memberikan layanan publik pada tingkat tertentu, setiap daerah memerlukan belanja per kapita dalam jumlah yang berbeda. Ada dua alasan yang menjadi penyebab hal ini. Yang pertama adalah komposisi populasi yang berbeda tiap daerah, sehingga kebutuhan layanan publik yang ditujukan bagi kelompok masyarakat tertentu juga berbeda. Yang kedua adalah biaya penyediaan layanan publik yang berbeda tiap daerah, oleh karena perbedaan tingkat upah, biaya transportasi, kepadatan penduduk dan faktor-faktor lain. Pula dari sisi penerimaan, perbedaan basis pajak per kapita juga memerlukan tarif pajak yang berbeda untuk memperoleh pendapatan per kapita yang sebanding. Di sinilah kemudian problem inefisiensi dan ketidakadilan fiskal berpeluang muncul. Di sinilah dana transfer sebagai instrumen sistem perimbangan (equalization system) memainkan peranannya.

Sementara untuk menjalankan peran kedua, yakni semata sebagai instrumen sistem perimbangan, dana transfer dapat bersifat unconditional. Namun untuk beragam alasan, pemerintah federal dapat memberikan dana transfer kepada seluruh daerah tanpa memperhitungkan kapasitas fiskalnya, namun dengan menetapkan syarat-syarat (conditions) tertentu. Inilah peran ketiga dari dana transfer, yakni sebagai sarana kontrol bagi pencapaian agenda nasional. Di antaranya adalah mempertahankan standar nasional layanan publik, pencapaian keadilan vertikal nasional, harmonisasi kebijakan, serta pencegahan inefisiensi.

References

Boadway, Robin. 2007. “Grants in a Federal Economy: A Conceptual Perspective” dalam Intergovernmental Fiscal Transfers: Principles and Practice ed. Anwar Shah hlm. 55-74. The World Bank.

Shah, Anwar. 2007. “A Practictioner’s Guide to Intergovernmental Fiscal Transfers” dalam Intergovernmental Fiscal Transfers: Principles and Practice ed. Anwar Shah hlm. 1-51. The World Bank Public Sector Governance and Accountability Series.

 

Lucky mustard.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*